Jelang Muktamar Ke-35, Pemimpin PBNU Mendatang Diharapkan Independen

Pemimpin PBNU mendatang diharapkan independen (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) nan bakal digelar pada 27-30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, menjadi perhatian sejumlah tokoh dan aktivis NU. Mereka mendorong agar kepemimpinan PBNU periode mendatang diisi sosok nan berintegritas, independen, serta tidak terjebak kepentingan politik praktis.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, mengatakan pengurus PBNU perlu menjaga jarak nan proporsional dengan kekuasaan. Menurut dia, sikap tersebut krusial agar NU tetap dapat menjalankan kegunaan pembelaan dan memihak kepentingan masyarakat akar rumput, termasuk petani, nelayan, dan pedagang kecil. 

Berdasarkan survei Alvara Research Center pada akhir 2025, potensi penduduk Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa sehingga jumlah tersebut tidak semestinya dijadikan perangkat tawar untuk kepentingan kedudukan politik.

"NU tidak boleh menjadi ahli bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa kudu dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik nan berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," kata Taufik dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Ia juga menyatakan support terhadap larangan rangkap kedudukan bagi jejeran pengurus harian, seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.

Sementara Aktivis Muda NU, Hatim Gazali, turut mengingatkan akibat keterlibatan organisasi dalam politik praktis. Menurutnya, ketika NU masuk terlalu jauh dalam kalkulasi perebutan kekuasaan, ruang organisasi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah berpotensi semakin terbatas.