Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin meyakini pemerintah tidak bakal ikut kombinasi dalam penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 nan bakal digelar pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
“Dan juga jangan sampai ada Muktamar itu diwarnai oleh seperti adanya pihak-pihak pengaruh oleh pihak tertentu, ya dari rumor isu istana misalnya. Saya yakin, kita percaya bahwa pemerintah tidak bakal melakukan perihal itu,” kata Ma’ruf usai memimpin pertemuan tertutup sejumlah ustadz sepuh NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).
Ma’ruf mengatakan pemerintah selama ini tidak mencampuri persoalan internal NU. Menurutnya, beragam persoalan di tubuh NU semestinya diselesaikan secara internal melalui sistem islah.
“Karena mereka (pemerintah) selama ini selalu jika masalah NU tidak pernah ikut campur, agar diselesaikan lewat seperti waktu bentrok adanya masa nan lalu, mereka tidak mengambil tapi penyelesaiannya dilakukan melalui islah secara internal,” ujarnya.
Ia juga menyebut mendapat info bahwa pemerintah tidak bakal mendukung salah satu pihak dalam Muktamar ke-35.
“Maka di dalam juga Muktamar ini, nan kami dengar, mereka juga tidak bakal ikut mendukung satu pihak, tetapi menyerahkan kepada NU,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf: Kalau Ada, Bukan Kebijakan Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Ma’ruf menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah tidak bakal terlibat dalam dinamika Muktamar.
“Jadi jikalau ada oknum itu, itu mungkin belum tentu itu kebijakan pemerintah ya, kita katakan begitu,” kata Ma’ruf.
Ia meminta seluruh pihak menghindari tindakan nan dapat mencederai proses Muktamar.
“Karena itu, jangan ada itu, tidak boleh ada itu. Ya, itu seruan kepada semua pihak untuk menghindari hal-hal nan mencederai,” ujarnya.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·