Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.(Dok.Istimewa)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim tandus sekaligus menjaga posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempertahankan produktivitas sektor pertanian di tengah potensi ancaman kekeringan.

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Pada 2025 kita menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering dan sekitar 15,6 persen di antaranya berkontribusi untuk kebutuhan nasional,” ujar Luthfi saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6).

Menurutnya, capaian tersebut kudu terus dijaga melalui langkah mitigasi nan terukur. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mengidentifikasi wilayah rawan kekeringan, kesiapan sumber air, kebutuhan jaringan irigasi, serta prasarana pendukung pertanian lainnya.

Pemprov Jawa Tengah juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk mendukung program pipanisasi dan sumurisasi di wilayah nan berpotensi mengalami kekurangan air. “Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah nan perlu mendapatkan intervensi,” katanya.

Selain itu, TNI bakal difokuskan pada penanganan sumber air, pembangunan sumur, dan jaringan pipa, sementara Polri mendukung pengedaran air bersih melalui armada nan dimiliki.

LARANG METODE BERBAHAYA
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengingatkan petani agar tidak menggunakan metode rawan seperti aliran listrik untuk mengendalikan (benih)penyakit tikus. Menurutnya, keselamatan petani kudu menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga produktivitas pertanian.

Terkait gangguan monyet liar nan merusak lahan pertanian di sejumlah wilayah, khususnya area Merapi-Merbabu, dia menegaskan bahwa penanganan kudu dilakukan secara bijak dan tidak dengan langkah dibunuh. 

Pemprov Jawa Tengah bakal berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk meminta tambahan kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
Sementara itu, sejumlah kepala wilayah di wilayah Solo Raya menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan ketahanan pangan.

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyebut kondisi pangan di daerahnya tetap surplus dan relatif aman. Namun, dia berambisi pemerintah memberikan insentif unik bagi wilayah nan berkontribusi besar terhadap produksi pangan nasional. “Mohon ada perhatian dan insentif unik bagi daerah-daerah nan menjadi lumbung pangan,” ujarnya.

PEMBANGUNAN EMBUNG
Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menekankan pentingnya pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Wonogiri tengah menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam lima tahun, dengan ratusan sumur telah terealisasi pada dua tahun pertama.

Hal senada disampaikan Bupati Boyolali, Agus Irawan. Menurutnya, perbaikan irigasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tetap banyak lahan pertanian di Boyolali nan hanya dapat dipanen satu hingga dua kali dalam setahun.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto, melaporkan bahwa kondisi pangan daerahnya juga dalam keadaan aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton, didukung persediaan beras wilayah sebanyak 57 ribu ton dan stok Bulog sekitar 3.500 ton.

Ia menambahkan, pemerintah wilayah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.

Melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan prasarana air, dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perannya sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Versi ini lebih konsentrasi pada rumor utama, ialah strategi menghadapi kekeringan untuk menjaga produksi pangan, dengan support info dan respons dari kepala wilayah di wilayah Solo Raya. (E-2)