Jateng Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Dukung Mobilitas Berkelanjutan

, SEMARANG, – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi tetap memberlakukan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, di sela peresmian dealer resmi BYD di Semarang, Rabu (17/6).

Sumarno menyatakan bahwa insentif fiskal tersebut merupakan penerapan dari Keputusan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Nomor 100.3.3.1/161 Tahun 2026. Keputusan nan ditetapkan pada 29 Mei 2026 itu secara spesifik mengatur pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

"Kami tetap menerapkan bebas BBNKB dan PKB kendaraan listrik," ujar Sumarno. Ia menambahkan bahwa kendaraan listrik mempunyai banyak nilai positif dalam upaya menjaga daya berkepanjangan (sustainable energy), lantaran selain lebih efisien juga ramah terhadap lingkungan.

Peran Strategis Jateng dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

Pada kesempatan nan sama, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyoroti posisi strategis Jawa Tengah sebagai koridor ekonomi di Pulau Jawa. Menurutnya, provinsi ini memainkan peran nan sangat krusial dalam pembangunan masa depan Indonesia.

"Kami percaya bahwa provinsi ini juga dapat menjadi penggerak krusial pengembangan kendaraan listrik di tahun-tahun mendatang," kata Eagle Zhao. Ia menekankan bahwa untuk mempertahankan momentum positif ini, diperlukan kerjasama nan kuat antara pemerintah, industri, perusahaan infrastruktur, dan masyarakat setempat.

Eagle Zhao juga menyampaikan kebanggaannya lantaran dapat melayani lebih banyak pengguna dari Jawa Tengah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BYD untuk mewujudkan masa depan mobilitas nan lebih berkepanjangan dan inovatif di Indonesia.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara