Jangan Anggap Remeh Dampak Lonjakan Harga BBM ke Kelas Menengah

ilustrasi(Antara)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman menyampaikan bahwa penaikan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax perlu dilihat sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi global, terutama kenaikan nilai daya dan pelemahan nilai tukar rupiah. 

“Meski kontribusi langsung terhadap inflasi diperkirakan terbatas lantaran Pertamax bukan BBM utama pikulan umum dan logistik, dampaknya terhadap daya beli kelas menengah tidak bisa dianggap kecil. Kelompok ini merupakan pengguna dominan Pertamax dan menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga nan berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia,” ucap Rizal, Senin (15/6).

Risal menambahkan bahwa tekanan terhadap kelas menengah saat ini berkarakter kumulatif. Selain menghadapi kenaikan harga BBM non-subsidi, masyarakat juga dihadapkan pada inflasi nan tetap berada di kisaran 3%, kenaikan BI Rate menjadi 5,50% nan mendorong kembang angsuran lebih tinggi, serta pelemahan rupiah nan meningkatkan biaya beragam peralatan dan jasa. 

“Kombinasi aspek tersebut berpotensi menekan pendapatan riil masyarakat dan mendorong penundaan konsumsi, terutama untuk sektor non-esensial,” terangnya.

Adapun akibat lain nan perlu diantisipasi pemerintah adalah pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Apabila migrasi ini berjalan secara masif sementara kuota BBM bersubsidi tidak bertambah, Rizal memandang bahwa tekanan terhadap anggaran subsidi dan kompensasi daya bakal meningkat dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. 

“Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kapabilitas pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan perlindungan sosial nan lebih produktif,” tuturnya.

Degan demikian, Rizal menyatakan bahwa menjaga daya beli kelas menengah kudu menjadi prioritas pemerintah dengan perlu memperkuat pembuatan lapangan kerja formal, menjaga stabilitas nilai pangan, memberikan insentif fiskal nan lebih tepat sasaran bagi pekerja dan UMKM, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. 

“Pendekatan ini lebih efektif dibanding sekadar menahan nilai BBM, lantaran nan perlu dijaga adalah keahlian masyarakat untuk mempertahankan daya belinya di tengah kenaikan biaya hidup,” imbuhnya. (E-3)