Jaga Stabilitas Daerah, Mendagri Ingatkan Forkopimda Perkuat Soliditas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga soliditas dan memperkuat komunikasi antarpimpinan daerah. Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan di wilayah menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nan menentukan keberhasilan pembangunan.

Hal itu disampaikan. Tito dalam aktivitas Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6).

Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa Jawa dan Bali mempunyai posisi nan sangat strategis bagi Indonesia lantaran menjadi pusat beragam aktivitas nasional serta dihuni nyaris 60 persen masyarakat Indonesia.

"Sehingga menjadi sangat krusial sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Karena itu, Tito menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan di setiap daerah. Menurutnya, pembangunan hanya dapat melangkah andaikan kondisi wilayah tetap kondusif dan kondusif. Sebaliknya, beragam peristiwa kerusuhan nan pernah terjadi di sejumlah wilayah telah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ia juga mengingatkan bahwa bentrok alias tindakan kekerasan dalam skala mini sekalipun dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua bakal terganggu," ungkapnya.

Untuk itu, Tito mengimbau seluruh unsur Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik secara umum maupun informal. Berdasarkan beragam pengalaman, wilayah nan para pimpinannya bisa menjaga kekompakan condong lebih sigap mengatasi persoalan dan mencegah bentrok berkembang menjadi lebih besar.

Selain itu, Tito meminta pemerintah wilayah (Pemda) menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai instrumen krusial untuk menjaga kerukunan dan mencegah bentrok sosial berlatar belakang keagamaan.

Ia juga mendorong kepala daerah, terutama nan mempunyai ruang fiskal memadai, mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung aktivitas FKUB.

"Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah nan rentan pada isu-isu keagamaan, jika FKUB-nya jalan itu lebih sigap mereka bisa mencegah potensi bentrok lantaran agama. Tapi sebaliknya jika FKUB-nya nggak jalan, baru digerakkan ketika ada masalah, ini terlambat," pungkasnya.

(anl/ega)