Salah satu arah perbaikan tata kelola ialah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Termasuk nan di satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup alias tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita tidak bisa langsung mengambil konklusi hanya merujuk kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ujar dia.
Pras kembali memastikan, pendirian SPPG kudu sesuai dengan SOP. Afiliasi pemilik SPPG dengan partai politik tertentu juga tidak bisa dikaitkan dengan tata kelola MBG, lantaran semua berkuasa mempunyai SPPG asal dijalankan sesuai dengan standar nan telah ditetapkan.
"Termasuk kalau, minta maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada nan tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main alias melanggar SOP nan sudah ditetapkan," tuturnya.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·