Iran Mau Pungut Biaya Lewati Selat Hormuz Pakai Kripto

Iran dilaporkan mulai mendorong penggunaan mata duit kripto sebagai bagian dari sistem pembayaran tarif bagi kapal nan melintasi Selat Hormuz, di tengah terbentuknya gencatan senjata nan rentan antara AS dan Iran.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (10/4), ini sebagai upaya untuk menghindari hukuman internasional, mengingat aset digital lebih susah disita dibandingkan sistem finansial tradisional.

Menurut laporan Financial Times, Iran berencana meminta pembayaran dalam Bitcoin. Sementara itu, Bloomberg sebelumnya melaporkan opsi pembayaran lain nan dipertimbangkan termasuk yuan dan stablecoin.

Secara konsep, penggunaan mata uang digital dinilai menarik bagi Iran lantaran memungkinkan transaksi di luar sistem berbasis dolar AS nan selama ini menjadi perangkat utama penegakan hukuman Barat. Namun, para pelaku pasar menilai penerapan rencana tersebut bakal sangat susah dilakukan secara legal.

“Perusahaan pelayaran sudah berada di bawah pengawasan nan cukup ketat di seluruh dunia, mengingat mereka berada di industri berisiko tinggi,” ujar Jake Ostrovskis dari Wintermute.

Terlepas dari tantangan teknis, rencana ini menunjukkan mata uang digital sekarang telah menjadi bagian krusial dari sistem finansial Iran. Data Chainalysis mencatat ekosistem mata uang digital Iran mencapai nilai sekitar USD 7,8 miliar tahun lalu.

Pada masa puncak aktivitas penambangan, pemerintah Iran apalagi menambang Bitcoin dan menjualnya ke bank sentral untuk membiayai impor di luar sistem dolar. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dilaporkan menyalurkan lebih dari USD 3 miliar melalui jaringan aset digital sepanjang 2025.

Infrastruktur ini juga meluas ke golongan sekutu. Wallet nan mengenai dengan Houthi, misalnya, tercatat mempunyai aktivitas nyaris USD 1 miliar dalam waktu kurang dari setahun.

Meski secara teknis memungkinkan, penggunaan mata uang digital untuk bayar tarif Selat Hormuz menghadapi hambatan besar, terutama bagi perusahaan pelayaran dunia nan tunduk pada patokan kepatuhan ketat.

Perusahaan kudu membeli mata uang digital dan mengirimkannya ke pihak nan berpotensi masuk daftar sanksi, sesuatu nyaris pasti bakal diblokir oleh bursa mata uang digital resmi.

“Baik itu stablecoin alias Bitcoin, semuanya tercatat di kitab besar publik,” kata Bohan Jiang dari FalconX.

Transparansi blockchain justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memudahkan transaksi lintas batas, namun di sisi lain memungkinkan pencarian oleh otoritas.

Lebih lanjut, Stablecoin menjadi instrumen nan paling menarik bagi Iran lantaran stabilitas nilainya dan kemudahan transaksi. Namun, instrumen ini juga rentan lantaran dapat dibekukan oleh penerbit.

“Dengan stablecoin, Anda mulai lebih memahami gimana jaringan ini beroperasi, Anda dapat membikin diagram interkonektivitas operator proksi IRGC,” kata Andrew Fierman dari Chainalysis.

Meski demikian, IRGC biasanya memperoleh stablecoin melalui pasar sekunder alias jaringan ilegal, bukan langsung dari penerbit, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit.

Langkah Iran ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun jalur pembayaran pengganti di luar sistem Barat, termasuk kerja sama dengan negara seperti Rusia dan China.

“Iran selalu mencari langkah untuk menghindari hukuman dan keluar dari sistem finansial AS, dan perihal itu menjadi semakin krusial setelah terjadinya konflik," kata Ari Redbord dari TRM Labs.