Feby Novalius
, Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |15:20 WIB

Inflasi pangan di atas 5 persen kudu menjadi perhatian pemerintah. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Inflasi pangan di atas 5 persen kudu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, jika tidak terkendali, kondisi tersebut dapat menggerus pendapatan masyarakat hingga 70 persen.
Ekonom Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, mengatakan, secara normal porsi pendapatan masyarakat untuk shopping pangan berada di kisaran 35 persen. Namun, jika nilai pangan tidak terkendali, porsinya dapat meningkat hingga 50-70 persen.
"Itu kenapa inflasi, khususnya inflasi pangan, perlu dikendalikan. Pemerintah memang bisa mengendalikan nilai BBM lantaran masuk kategori nilai nan diatur pemerintah, begitu juga listrik dan transportasi. Sementara pada inflasi inti, pergerakannya dipengaruhi oleh sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand), suku bunga, serta nilai tukar. Target inflasi Bank Indonesia sendiri sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen," ujarnya.
Dirinya mencontohkan, pasca kenaikan nilai BBM pada 2022, kondisi tersebut mendorong kenaikan suku kembang nan kemudian berakibat pada meningkatnya rasio angsuran bermasalah (non-performing loan/NPL). Penyebabnya, kenaikan nilai beras menggerus pendapatan masyarakat sehingga keahlian bayar cicilan, termasuk angsuran sepeda motor, ikut menurun.
"Kalau inflasi naik, suku kembang bisa naik, angsuran menjadi lebih mahal, dan akibat kandas bayar meningkat. Ketika daya beli masyarakat tergerus, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Dari sisi korporasi, kenaikan nilai bahan baku membikin biaya produksi meningkat sehingga perusahaan berpotensi mengurangi produksi apalagi melakukan PHK," ujarnya.
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·