Indonesia Dorong Solusi Transformatif untuk Atasi Krisis Perairan Global

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat.(dok.istimewa)

MENTERI Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengingatkan, air tidak mengenal pemisah wilayah, begitu pula tekad semua nan datang di aktivitas ini. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi nan berasal dari daratan, terutama sampah plastik menakut-nakuti ekosistem perairan di seluruh dunia.

"Krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar solusi nan terfragmentasi dan berbasis proyek. Sebagaimana tema konvensi ini mengingatkan kita, kita memerlukan solusi sistemik dan transformatif nan memadukan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, serta tata kelola nan kuat lintas batas," kata Menteri Jumhur saat pidato pembukaan Konferensi Perairan Internasional GEF ke-11 (IWC-11) dengan tema "Perairan Bersama, Solusi Transformatif: Memungkinkan Perubahan Sistem" di Bali, Senin (19/10).

Dalam pidatonya, Menteri Jumhur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Sekretariat GEF, program Perairan Internasional (International Waters), UNDP, UNEP, UNESCO-IOC, serta seluruh mitra internasional atas upaya dalam menggerakkan platform dunia nan sangat krusial ini.

Menteri Jumhur mengatakan, IWC-11 bukanlah peristiwa nan berdiri sendiri. Acara ini menjadi batu loncatan strategis nan menghubungkan tindakan kolektif saat ini secara langsung dengan Konferensi Air Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di Abu Dhabi pada Desember 2026.

"Komitmen, kemitraan, dan transformasi sistem nan kita corak di Bali ini bakal membangun momentum serta menentukan agenda dunia untuk tindakan air di Abu Dhabi dan seterusnya," kata Menteri Jumhur dikutip Selasa (20/10).

Pada kesempatan itu, Menteri Jumhur mengungkapkan prioritas Indonesia dalam konvensi ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menekankan empat prioritas mendesak. Pertama pencegahan polusi dari sumber hingga ke laut, menghentikan polusi di sumbernya di perkotaan, industri, dan sungai, sebelum mencapai ekosistem pesisir dan laut.

Kemudian kedua, restorasi skosistem untuk akibat nyata, melampaui sekadar luas hektare nan dipulihkan, menuju pencapaian kesehatan ekologis nan terukur dan ketahanan masyarakat.

Selanjutnya ketiga, kerja sama lintas pemisah nan kokoh dengan membangun kepercayaan, pertukaran data, dan pengelolaan berbareng dengan tetap menghormati kedaulatan nasional.

"Keempat ialah pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan budaya. Mengintegrasikan sains modern dengan pengetahuan lokal, sebagaimana tercermin dalam sistem irigasi Subak di Bali nan telah diakui oleh UNESCO," kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengatakan, untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut, Indonesia mengusung perubahan pola pikir mendasar nan disebut sebagai "Tobat Ekologis" (ecological repentance).

"Tobat Ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan atas kerusakan lingkungan. Ini merupakan seruan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam langkah kita berinteraksi dengan alam, beranjak dari pola pikir pemanfaatan menuju pola pikir nan mengedepankan harmoni, perlindungan, dan persaudaraan dengan semua makhluk hidup," kata Menteri Jumhur

Menurut Menteri Jumhur, tobat ekologis memandu semua pihak melalui 5 langkah tindakan nan jelas. Itu meliputi dengan merefleksikan akibat masa lalu, menghentikan praktik-praktik nan merusak, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta melembagakan praktik berkepanjangan ke dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola kebijakan

"Sudah saatnya mengubah filosofi ini menjadi tindakan nyata nan langgeng demi sungai nan lebih bersih, laut nan lebih sehat, dan masyarakat nan tangguh," kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengatakan, memasuki siklus GEF-9, Indonesia menyambut baik fokusnya pada perairan tawar lintas batas, ekosistem pesisir, serta support terhadap Perjanjian BBNJ. Namun, Semya pihak kudu mengubah pola pikir pendanaan. Dari semula membiayai proyek-proyek nan terpisah-pisah menjadi membiayai akibat nan berkelanjutan. 

"Setiap dolar nan diinvestasikan kudu menghasilkan perbaikan nan terverifikasi dalam perihal kualitas air, keanekaragaman hayati, penguatan kelembagaan, dan penghidupan masyarakat," kata Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur mengatakan, saat memulai IWC-11, dia mendorong seluruh peserta untuk berfokus pada tiga perihal penting. Hal itu dengan memperkuat tata kelola lintas batas, meningkatkan skala penemuan nan didukung oleh sains dan pendanaan, dan menghasilkan faedah lingkungan nan nyata dan langgeng.

"Biarlah Bali dikenang bukan sekadar sebagai kota tuan rumah, melainkan sebagai tempat lahirnya langkah-langkah tegas nan mendorong agenda air dunia menuju Abu Dhabi. Perairan nan kita miliki berbareng merupakan tanggung jawab kita bersama," pungkas Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat.

Acara turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano, Gubernur Bali nan diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekjen Badan Lingkungan Hidup Abu Dhabi (Environment Agency – Abu Dhabi) Shaikha Salem Al Dhaheri, Perwakilan Residen Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Indonesia Sara Ferrer Olivella, Perwakilan Sekretariat Global Environment Facility (GEF) Andrew Hume, dan para perwakilan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional: UNESCO, UNEP, FAO, dan UNDSS serta Para pejabat senior dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Cah/P-3)