Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong diversifikasi bauran daya guna mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Salah satunya ialah melalui pengadaan kompor listrik nan telah diusulkan dalam pagu anggaran tahun 2027.
Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 80% kebutuhan LPG nasional tetap dipenuhi dari impor. Hal tersebut lah nan menyebabkan keluarnya devisa negara dalam jumlah besar setiap tahunnya.
"Dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita bakal tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada nilai saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun," ungkap Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Bahlil menilai, andaikan kondisi tersebut terus dibiarkan, maka bakal menjadi beban bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan kompor listrik sebagai salah satu pengganti daya rumah tangga.
"Maka salah satu alternatifnya adalah kita sorong kompor listrik. Nah ini sebagai tahap awal lantaran ada beberapa model kompor listrik nan sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kVA," ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung mengenai alokasi anggaran sekitar Rp819 miliar untuk program tersebut, Bahlil mengaku belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik nan bakal disediakan. Pihaknya tetap menunggu pembahasan anggaran lebih lanjut.
"Ini kan baru satuan tiga ini kan belum keluar. Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," kata Bahlil
Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada tahun 2027.
Adapun, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong diversifikasi daya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) nan selama ini banyak dipenuhi dari impor.
Bahlil menyampaikan bahwa anggaran tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).
"Kompor listrik, ini lantaran kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran daya lain. Jadi daya lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran untuk program motor listrik sebesar Rp635,24 miliar sebagai bagian dari transisi daya nasional.
(wia)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·