Impor Kendaraan Niaga Banjiri RI, Kemenperin Bisa Apa?

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti lonjakan impor kendaraan niaga. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto mengatakan, dalam dua tahun terakhir mulai muncul ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional.

Pada 2025 tercatat selisih sekitar 4.000 unit ketika kebutuhan pasar domestik tidak sepenuhnya dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan justru diisi oleh produk impor.

"Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik nan kudu segera direspons melalui penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi produksi, serta optimasi kapabilitas terpasang," tegas Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (9/4/2026).

Kendaraan Dijual Tanpa Surat

Kemenperin juga menyoroti praktik transaksi kendaraan nan tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan tanpa arsip resmi nan berpotensi meningkatkan akibat angsuran macet (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pembiayaan. Oleh lantaran itu, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata kelola pembiayaan kendaraan.

Di sisi lain, maraknya peredaran truk impor nan tidak melalui proses homologasi dan diduga tidak memenuhi standar emisi Euro 4 turut menjadi perhatian serius. "Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan upaya nan tidak sehat serta menghalang upaya pengendalian pencemaran udara," ungkapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eko menyebut pihaknya terus memperkuat daya saing industri kendaraan niaga nasional sebagai salah satu penopang utama sistem logistik dan pengedaran peralatan di Indonesia. Hal ini turut mendukung keahlian industri perangkat transportasi nan selama ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Sepanjang tahun 2025, kontribusi sektor industri perangkat transportasi mencapai 1,27% terhadap PDB nasional," ujar Eko dalam Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026.

Kondisi Industri RI

Kontribusi tersebut semakin diperkuat oleh subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, serta jasa reparasinya nan mencapai 2,02% terhadap PDB nasional. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pengedaran barang, jasa purna jual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di beragam sektor usaha.

Dari sisi permintaan, sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8,78% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan bakal kendaraan niaga nan andal dan efisien untuk mendukung sistem logistik nasional.

"Dalam konteks inilah, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi sangat relevan dan strategis sebagai platform nan menghadirkan beragam solusi kendaraan niaga untuk menjawab kebutuhan logistik, distribusi, dan transportasi nasional nan terus meningkat," tambahnya.

Lebih dari itu, GIICOMVEC 2026 diharapkan juga dapat memperkuat posisi industri kendaraan niaga Indonesia dalam rantai nilai regional dan global. Namun demikian, Kemenperin juga mencermati adanya sejumlah tantangan struktural nan perlu segera diatasi.

Berdasarkan info Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), produksi kendaraan niaga pada tahun 2025 mengalami koreksi sebesar 3,5% menjadi 164 ribu unit, dari sebelumnya nyaris 170 ribu unit pada tahun 2024. Kondisi ini berakibat pada turunnya tingkat utilisasi industri menjadi sekitar 58%, di bawah pemisah efisiensi skala industri.

Eko menambahkan, penyelenggaraan GIICOMVEC 2026 menjadi platform business-to-business nan mempertemukan pelaku industri, pengguna, dan pemangku kepentingan. gelaran tersebut dihadiri 14 merek kendaraan komersial dan lebih dari 35 industri pendukung,

"GIICOMVEC tidak hanya menjadi arena promosi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memperkuat keterhubungan antara produksi, pembiayaan, dan kebijakan. Ini krusial untuk meningkatkan utilisasi industri sekaligus memperkuat peran kendaraan niaga dalam perekonomian," tutup Eko.

(ily/ara)

Selengkapnya
Sumber detik finance
detik finance