Iklim Jadi Masalah Pelik di RI, Transisi Energi Wajib Jalan Terus

Jakarta, CNBC Indonesia - Perubahan suasana menjadi tantangan serius nan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, akibat dari krisis suasana sekarang dirasakan langsung oleh masyarakat seiring meningkatnya indikasi cuaca ekstrem hingga musibah hidrometeorologi di beragam wilayah di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menuturkan, kejadian alam tersebut merupakan akibat dari tingginya emisi karbon. Hal ini nan kemudian memicu perubahan suasana dan degradasi lingkungan secara masif.

"Hari ini kita bicara mengenai persoalan iklim. Permasalahan suasana nan hari ini tidak biasa-biasa saja. Kita jika memandang dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, Indonesia itu mengalami kenaikan suasana rata-rata di atas 6% per tahunnya. Dari tahun 1970, kita bisa merasakan bahwa kenaikan suhu sudah sangat drastis. Kalau ada hujan, hujannya tidak pernah biasa-biasa saja," ujarnya dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun beberapa waktu lalu.

Eddy juga memberi contoh bahwa serangkaian musibah nan terjadi pada akhir 2025 lampau di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan akibat nyata dari perubahan suasana dan kerusakan lingkungan. Ia lampau menyebut, perubahan suasana berakibat pada mencairnya salju kekal di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Saat ini, salju di sana hanya tersisa 5% dan diprediksi bakal lenyap sepenuhnya pada 2027 mendatang.

Di tengah tantangan perubahan suasana nan semakin pelik, Indonesia mesti memperkuat komitmennya dalam menjalani agenda transisi energi. Apalagi, selain diberkahi oleh rimba tropis terbesar di bumi dan ekosistem mangrove nan melimpah, Indonesia juga kaya bakal potensi daya baru terbarukan (EBT).

Sumber EBT di Indonesia pun begitu banyak nan belum dieksplorasi. Eddy menyebut, Indonesia mempunyai potensi EBT sebanyak 3.600 gigawatt (GW), nan mana 3.300 GW di antaranya berasal dari daya surya. Tak hanya itu, potensi daya panas bumi di Indonesia mencapai 24 GW, namun baru 2,4 GW alias 10% saja nan bisa dimanfaatkan.

Sayangnya, di tengah melimpahnya potensi sumber daya EBT, Indonesia tetap mempunyai ketergantungan nan tinggi terhadap batubara. Mengingat, biaya produksi nan relatif murah dan persediaan nan melimpah.

"Kita punya persediaan batubara besar, hari ini kita produksi batubara 800 juta ton per tahun. Kita memproduksi dalam kapabilitas seperti itu, selama 50 tahun tetap ada sisa batu bara untuk 100 tahun nan bakal datang. Begitu besar keahlian kita untuk memproduksi batu bara. Dan sekarang ini memang ada dorongan dari negara-negara termasuk Indonesia untuk mempercepat transisi energi," terang dia.

Upaya percepatan transisi daya kali ini bukan lagi hanya didorong oleh rumor perubahan iklim, melainkan juga ketidakpastian geopolitik. Sebab, bentrok geopolitik membikin pasokan daya dunia mengalami gangguan, sehingga memaksa banyak negara untuk mencari sumber daya alternatif.

Dari situ, Eddy memandang adanya kejadian transisi daya dunia nan berjalan secara tidak teratur. Mengingat, banyak negara justru meningkatkan kapabilitas daya fosil berbarengan dengan pengembangan daya terbarukan demi menjaga ketahanan daya di tengah kondisi geopolitik nan rawan bergejolak.

Maka dari itu, Indonesia perlu belajar dari dinamika dunia tersebut dengan tetap menjaga komitmen transisi daya menuju dekarbonisasi tanpa mengabaikan aspek ketahanan daya nasional.

"Nah, ini sudah komitmen pemerintah, izin kita siapkan, undang-undang daya terbarukan kita finalisasi, undang-undang perubahan suasana bakal kita sorong juga sebagai bagian bentuk komitmen kita untuk melakukan transisi daya sekaligus dekarbonisasi agar Indonesia bisa mencapai net zero emission sebelum tahun 2060," tandasnya.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]