ICW Tuntut Pemerintah Buka Transparansi Dana Anggaran Sembako May Day

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut transparansi Pemerintah atas pengelolaan anggaran belanja sembako pada tahun 2025-2026.

"ICW mendesak Kementerian Sekretariat Negara agar segera membuka info mengenai anggaran shopping pembelian sembako pada tahun 2025-2026 sebagai corak komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan finansial negara," kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, Senin (4/5).

Wana menyinggung pembagian paket sembako di seremoni Hari Buruh Internasional di Monas pada 1 Mei lalu.

"Total sembako nan disediakan oleh Perum Bulog untuk dibagikan kepada peserta ialah sekitar 350 ribu paket. Anggaran tersebut patut diduga berasal dari Kementerian Sekretariat Negara," ucap Wana.

Tak hanya pada May Day, Wana juga menyoroti pembagian sembako pada aktivitas sebelumnya. Pertama, pemberian sembako pada 25 Maret 2025 di Kabupaten Bogor. Kedua, saat kunjungan Presiden ke Sumatera pada 20 Maret 2026, dan Ketiga, program aktivitas pagelaran di Monas pada 28 Maret 2026.

Wana menyampaikan ICW telah berupaya mencari info mengenai anggaran shopping sembako alias aktivitas pagelaran melalui situs pemerintah, mulai dari Kemensetneg, Sekretariat Kabinet, hingga situs pengadaan barang/ jasa pemerintah, namun hasilnya nihil.

Wana menyampaikan ada empat persoalan mengenai ketertutupan info shopping anggaran untuk bansos alias aktivitas sejenis seperti ini.

Pertama, anggaran shopping nan tertutup dapat berpotensi membuka ruang terjadinya potensi korupsi.

Ia menjelaskan preseden jelek pengelolaan anggaran bansos nan tidak akuntabel pernah terjadi pada pengadaan support sosial Covid-19 oleh Kementerian Sosial.

Kedua, ketertutupan info berpotensi mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan finansial negara.

Ia menyatakan publik berkuasa mengetahui perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban biaya nan digunakan dalam aktivitas pembagian sembako maupun pagelaran tersebut.

Ketiga, aktivitas pembagian sembako dalam momentum tertentu, seperti kunjungan pejabat alias peringatan hari besar, berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik alias pencitraan.

"Hal ini berisiko mengaburkan tujuan utama support sosial nan semestinya diberikan berasas kebutuhan masyarakat, bukan momentum seremonial," ucap dia.

Lalu keempat, Wana menyebut tidak adanya kejelasan sistem penentuan penerima faedah membuka potensi ketidaktepatan sasaran.

Ia beranggapan bahwa tanpa info nan transparan dan dapat diuji, support sembako bisa saja tidak diterima oleh golongan masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

(mnf/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]