Houthi Serang Saudi, Pakar Usul Keberangkatan Jemaah Umrah RI Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina Imas Damayanti menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menunda sementara keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi, menyusul eskalasi geopolitik di area semenanjung Arab.

"Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi bentrok mereda," ujar Imas mengutip Antara, Selasa (13/10).

Ia menilai bentrok tersebut tak hanya mengganggu keamanan melainkan menjadi variabel pengganggu dalam lanskap ekonomi global.

Menurut dia, bentrok nan terjadi antara Saudi-kelompok Houthi di Yaman berakibat pada penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi, rumor keamanan, dan juga ketidaknyamanan dalam beragama bakal membayangi jamaah umrah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memegang peranan krusial dalam ekosistem umrah dunia.

Dari perspektif pandang ekonomi syariah, kejadian ini tidak hanya menuntut kajian makro ekonomi mengenai kerugian materiil, tetapi juga memerlukan dekonstruksi fiqh al-awlawiyyat (fikih prioritas) berbasis kerangka Maqshid Syariah guna merumuskan kebijakan kemaslahatan publik nan mitigatif.

Imas yang aktif di Indonesia Alyoum itu memahami dalam kreasi Visi Saudi 2030, sektor pariwisata religi (haji dan umrah) diproyeksikan sebagai pilar utama dalam diversifikasi ekonomi non-migas Saudi.

Untuk itu, kata dia, ketiadaan arus masuk jamaah umrah asal Indonesia tentunya bakal mengganggu keamanan nan memicu guncangan suplai dan permintaan (supply-demand shock) nan signifikan terhadap neraca pembayaran eksternal Kerajaan Saudi.

Di sisi Indonesia, volume keberangkatan jamaah umrah juga dinilai sangat memengaruhi keberlangsungan ekosistem upaya perjalanan umrah di dalam negeri.

Berdasarkan catatannya, Indonesia secara konsisten menyumbang nomor kunjungan umrah terbesar kedua di bumi dengan rata-rata kunjungan berkisar 1,2 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.

Secara kalkulasi makroekonomi, dia menyebut dugaan pengeluaran rata-rata komponen ekonomi umrah seputar akomodasi, transportasi domestik, konsumsi, hingga logistik (land arrangement) satu kunjungan dari jamaah umrah di Arab Saudi menghabiskan sekitar 1.000-1.200 dolar AS.

"Pertanyaannya, apakah segala pertimbangan akibat ekonomi baik bagi Arab Saudi dan Indonesia ini sepadan dengan rumor keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Dahulukan keselamatan jamaah," kata dia.

Imas menambahkan sebagai negara nan berdaulat maka Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari akibat bentrok internasional nan mengintai.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk bersikap bijak dengan tak hanya memberikan peringatan bagi jamaah umrah untuk berhati-hati dalam melaksanakan umrah di Arab Saudi, tapi juga kudu memberikan sikap tegas untuk melarang warganya berangkat menunaikan ibadah umrah.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan keselamatan jamaah umrah Indonesia adalah prioritas utama pemerintah.

Kemenhaj memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada jamaah umrah asal Indonesia nan terdampak langsung oleh situasi tersebut dan seluruh rangkaian ibadah melangkah dengan sebagaimana mestinya.

DPR buka suara

Wakil Ketua Komisi I, Sukamta, meminta pemerintah jamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) imbas serangan Kelompok Houthi di Riyadh, Arab Saudi. Sukamta juga mendesak pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia nan batal menjalankan umrah akibat kejadian tersebut.

"Kita tentu merasa prihatin atas kejadian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, nan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan nan melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu," kata Sukamta, dikutip dari keterangan resmi, pada Selasa (13/10).

Sementara itu, kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh Hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi menyatakan belum ada WNI nan teridentifikasi menjadi korban. Untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh telah melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur.

"KBRI Riyadh telah melakukan beragam tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) nan bekerja di beragam rumah sakit di Riyadh serta organisasi WNI nan bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid," ujar Sukamta.

Sejauh nan diberitakan, KBRI Riyadh telah memberikan support kepada tiga WNI alias pekerja migran Indonesia (PMI) nan terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Diketahui, Arab Saudi melakukan penutupan Bandara International King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10) mendatang akibat serangan Houthi.

Sukamta pun mendesak pemerintah menetapkan parameter nan dapat dievaluasi akibat peristiwa ini, seperti kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah, PMI, maupun WNI lainnya di Arab Saudi, akses terhadap jasa dan penyelesaian pengaduan.

"Dengan ukuran nan jelas, koordinasi lintas lembaga betul-betul melangkah alias tetap menyisakan celah nan menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi bakal memberikan jasa nan maksimal," jelasnya.

Sementara itu, KBRI Riyadh juga telah meminta WNI nan mempunyai rencana penerbangan untuk memeriksa dan mengonfirmasi agenda secara langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara.

Kelompok Houthi melakukan rangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, termasuk juga di Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Serangan terparah terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu.

Serangan itu begitu mengerikan, asap hitam pekat membubung tinggi terlihat di sekitar Bandara Riyadh dan memicu kebakaran dahsyat hingga menghentikan operasional bandara. Laporan awal menyebut 14 orang meninggal dunia, dan korban luka mencapai 309 orang.

(tim/dal)