HNW Ajak Seluruh Pihak Bangun Perdamaian Berkeadilan

Jakarta -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa perdamaian bumi tidak bakal terwujud tanpa kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa. Untuk itu, dia mendorong kerjasama lintas bangsa dan kepercayaan dalam mewujudkan perdamaian bumi berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional Untuk Peradaban, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. Adapun tema nan diusung dalam forum tersebut ialah 'Memperkuat Iman dan Membangun Perdamaian: Menyelaraskan Peradaban Global dari Indonesia untuk Dunia'.

HNW pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum nan dinilainya sejalan dengan petunjuk konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nan menegaskan komitmen bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Tidak mungkin bakal ada ketertiban bumi dan perdamaian nan sejati andaikan nan terjadi justru represi dan penjajahan. Hanya bakal ada perdamaian nan betul andaikan di sana ada keadilan dan tidak ada lagi penjajahan," kata HNW dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, forum ini menjadi krusial lantaran mempertemukan beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, eksekutif, organisasi keagamaan, lembaga internasional, hingga perwakilan negara sahabat untuk bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global.

Dia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia memberikan landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa nan tetap berada di bawah penjajahan.

"Keinginan untuk menghadirkan perdamaian bumi sesungguhnya merupakan pengejawantahan langsung dari konstitusi Indonesia. Amanat itu tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab kita berbareng untuk mewujudkannya," tuturnya.

Selain itu, HNW pun menyoroti situasi di Palestina nan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi terwujudnya perdamaian dunia. Dia menyebut berlanjutnya bentrok dan pendudukan wilayah Palestina sebagai persoalan nan memerlukan perhatian serius organisasi internasional.

"Jika forum ini lahir dari keprihatinan atas berlanjutnya kolonialisme dan serangan terhadap Palestina, Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, hingga meluas ke area lain, maka ini adalah langkah nan sangat relevan untuk membangun solidaritas dan tindakan nyata bagi perdamaian," jelasnya.

HNW menilai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap sangat strategis dalam memperjuangkan penyelesaian bentrok dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Dia menyebut melalui forum PBB sudah semakin banyak negara nan memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai perkembangan positif dalam diplomasi internasional.

"Lebih dari 153 negara telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina mendapatkan support nan semakin luas dari masyarakat internasional nan artinya kemauan hadirkan perdamaian melalui kemerdekaan dan menjauhkan penjajahan, semakin mendapat support nan meluas," jelasnya.

"Memang PBB kudu lebih efektif, mewujudkan perannya, dan jangan terkungkung dengan kewenangan veto nan melindungi Israel, tetapi jangan sampai lantaran kekecewaan pada PBB, maka dia digusur dengan hadirkan lembaga baru nan apalagi sepenuhnya menggusur eksistensi Palestina apalagi pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka" sambungnya.

Lebih lanjut, HNW menekankan pentingnya sinergi antara parlemen, pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat diplomasi perdamaian. Menurutnya, tidak ada satu pihak pun nan dapat bekerja sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan dunia saat ini.

"PBB tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan kebersamaan seluruh pihak, termasuk parlemen, pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan negara-negara sahabat untuk menghadirkan perdamaian nan berkeadilan," katanya.

HNW juga menyampaikan bahwa Indonesia terus konsisten memperjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui beragam forum internasional, termasuk forum parlemen dunia, serta melalui diplomasi nan dijalankan pemerintah Indonesia.

Dia berambisi forum tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan memperkuat kerjasama dunia dalam mewujudkan perdamaian bumi nan berdasarkan keadilan, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penghentian segala corak penjajahan.

"Semoga forum ini menjadi forum nan produktif, menghasilkan pendapat dan kerja sama nan nyata, serta memperkuat semangat berbareng untuk menghadirkan perdamaian bumi nan berkeadilan bagi seluruh umat manusia," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Muhammad Anis Matta menegaskan bahwa bumi saat ini tengah menghadapi masa transisi peradaban nan ditandai oleh beragam bentrok geopolitik, krisis kepemimpinan global, dan melemahnya lembaga internasional.

Kondisi tersebut, kata Anis, menuntut lahirnya sebuah proposal peradaban baru nan bisa menyatukan umat manusia. Dia menjelaskan bahwa peradaban dibangun oleh lima unsur utama ialah manusia, tanah, waktu, pikiran, dan cita rasa alias nilai nan berkembang dari generasi ke generasi.

"Pada dasarnya kita saling mewarisi dari satu peradaban kepada peradaban nan lain. Tidak ada satu peradaban nan dapat menyatakan dirinya sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam sejarah manusia," kata Anis.

Anis juga menyoroti siklus naik dan turunnya peradaban nan merupakan norma sejarah nan tidak dapat dihindari. Dalam proses pergantian peradaban tersebut, bentrok sering kali muncul sebagai bagian dari dinamika menuju keseimbangan baru.

"Kita tidak perlu heran ketika menyaksikan konflik. Itu adalah proses dalam sejarah peradaban manusia nan tidak bisa dihindari," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa beragam bentrok nan terjadi mulai dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, berakar pada krisis sistemik nan meliputi krisis kepemimpinan global, krisis lembaga internasional, dan persaingan supremasi antar-kekuatan besar dunia.

Baginya, saat ini, bumi saat ini sedang bergerak menuju tatanan dunia baru. Sementara tatanan lama perlahan kehilangan relevansinya.

"Yang sudah pasti adalah tatanan lama ini sedang berakhir, sementara tatanan baru sedang muncul. Dalam proses peralihan itu bakal banyak kontraksi dan bentrok nan kita saksikan hari ini," jelasnya.

Sebagai solusi, Anis menawarkan perlunya sebuah proposal peradaban besar nan dapat menyatukan lima komponen utama ialah agama, demokrasi, kemakmuran, sains, dan seni. Dia meyakini kombinasi kelima unsur tersebut dapat menjadi fondasi bagi masa depan bumi nan lebih tenteram dan berkeadilan.

"Agama adalah sumber inspirasi dan nilai. Sains dan teknologi adalah langkah kita mengelola kehidupan. Demokrasi adalah langkah kita mengelola hubungan sosial-politik. Kemakmuran adalah tujuan nan mau dicapai. Dan seni membikin kehidupan menjadi lebih indah," katanya.

Anis membujuk seluruh bangsa untuk mencari jalan penyelesaian tenteram atas beragam bentrok dunia dan membangun peradaban nan berorientasi pada kepentingan berbareng umat manusia.

"Ini waktunya kita membikin proposal penyelesaian nan bisa menutup beragam bentrok nan terjadi demi kepentingan kita berbareng sebagai sesama manusia," tutupnya.

Sebagai info tambahan, forum itu turut dihadiri oleh personil DPR RI, Mardani Ali Sera, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia DPR/DPD RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tokoh bangsa M. Din Syamsuddin, para kepala perwakilan diplomatik negara-negara sahabat untuk Indonesia, serta para tokoh lintas kepercayaan Indonesia dari unsur MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin.

(akd/ega)