HKI: Pemadaman Listrik harus Menjadi Momentum Reformasi Sistem Kelistrikan Nasional

Ilustrasi(Antara)

HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai gangguan pasokan listrik nan terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir kudu menjadi momentum untuk melakukan pembenahan nan lebih mendasar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional. Di tengah ambisi Indonesia menjadi negara industri maju, pusat hilirisasi, pedoman manufaktur regional, serta tujuan investasi global, keandalan listrik tidak lagi sekadar urusan pelayanan publik, melainkan telah menjadi fondasi utama daya saing ekonomi nasional.

HKI nan saat ini menaungi lebih dari 170 area industri nan tersebar di beragam wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga area timur Indonesia, merasakan secara langsung sungguh vitalnya pasokan listrik bagi keberlangsungan aktivitas industri. Kawasan-kawasan tersebut menjadi rumah bagi ribuan perusahaan nasional maupun multinasional nan bergerak di sektor manufaktur, petrokimia, logistik, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, mineral, pusat data, hingga industri berteknologi tinggi.

Ketua Umum HKI Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa setiap gangguan listrik, meskipun hanya berjalan beberapa menit, dapat menimbulkan akibat ekonomi nan jauh lebih besar daripada nan terlihat di permukaan.

Pada industri tertentu seperti petrokimia, baja, semikonduktor, pusat data, farmasi, maupun industri berbasis proses berkelanjutan, gangguan listrik apalagi dapat menimbulkan kerugian nan sangat besar lantaran memerlukan waktu panjang untuk mengembalikan operasi ke kondisi normal.

Ma’ruf menilai, tantangan tersebut bakal semakin besar seiring masuknya investasi-investasi baru nan memerlukan tingkat keandalan listrik sangat tinggi. Saat ini Indonesia sedang mendorong hilirisasi mineral, pengembangan kendaraan listrik, pembangunan pusat data, industri kepintaran buatan (AI), industri kimia dasar, hingga manufaktur berteknologi tinggi nan seluruhnya memerlukan pasokan daya nan stabil, berlapis, dan mempunyai standar keandalan internasional.

Karena itu, HKI berpandangan bahwa sistem ketenagalistrikan nasional perlu memasuki fase baru nan lebih adaptif dan kolaboratif. 

“Peristiwa pemadaman nan terjadi belakangan ini kudu dilihat sebagai sirine krusial bahwa sistem kelistrikan nasional memerlukan lapisan pengaman nan lebih kuat. Ketahanan daya nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu sistem nan terpusat. Dibutuhkan lebih banyak titik-titik keandalan nan dapat saling menopang ketika terjadi gangguan,” kata Ma’ruf dikutip dari siaran pers nan diterima, Senin (22/6).

HKI menilai salah satu langkah strategis nan perlu segera didorong adalah memberikan kemudahan bagi area industri untuk memperoleh Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (WILUS) dan membangun pembangkit listrik sendiri sesuai kebutuhan area masing-masing.

Ma’ruf memandang, banyak area industri di Indonesia nan sebenarnya mempunyai keahlian finansial, kesiapan teknis, serta kebutuhan riil untuk mengembangkan sistem ketenagalistrikan berdikari nan terintegrasi dengan jaringan nasional. Namun dalam praktiknya, proses perizinan dan izin tetap belum memberikan ruang nan cukup luas bagi pengembangan model tersebut. 

“Kami berambisi pemerintah memberikan kemudahan bagi area industri nan mau mempunyai Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri. Industri memerlukan kepastian. Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri, dan ribuan tenaga kerja berjuntai pada aktivitas produksi, maka pasokan daya kudu mempunyai tingkat kepastian nan setara,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran PLN. Sebaliknya, HKI memandang PLN tetap menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional nan mempunyai peran sangat strategis dalam menjaga stabilitas pasokan daya nasional. nan diperlukan adalah perubahan paradigma dari sistem nan sepenuhnya terpusat menjadi sistem nan lebih kolaboratif. 

Dalam model tersebut, PLN tetap menjadi backbone jaringan nasional, sementara area industri dapat berkedudukan sebagai mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industri, captive power, sistem penyimpanan daya (battery storage), maupun daya terbarukan nan terhubung dan terintegrasi dengan sistem nasional.

HKI juga mendorong agar pemerintah mempercepat penerapan kebijakan nan memungkinkan kerja sama antarpemegang WILUS, memperluas skema wheeling listrik, memperkuat pengembangan microgrid industri, serta memberikan elastisitas bagi area industri untuk mengembangkan pembangkit berbasis gas bumi, daya terbarukan, maupun teknologi penyimpanan energi. 

Menurut HKI, pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan industri nasional nan saat ini bergerak menuju industri hijau, industri digital, serta pengembangan area industri berbasis keberlanjutan.

Ma’ruf juga menyampaikan apresiasi terhadap beragam langkah nan telah ditempuh pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam membuka ruang obrolan mengenai penguatan sistem ketenagalistrikan nasional dan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan energi.

HKI berambisi langkah tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan nan lebih progresif sehingga area industri mempunyai keleluasaan untuk memperkuat ketahanan energinya sendiri tanpa meninggalkan prinsip integrasi dengan sistem nasional. 

“Indonesia sedang berkompetisi menarik investasi global. Investor tidak hanya memandang bayaran tenaga kerja, insentif fiskal, alias kesiapan lahan. Mereka juga memandang keandalan energi. Dalam banyak kasus, keputusan investasi ditentukan oleh seberapa pasti listrik tersedia selama 24 jam tanpa gangguan. Karena itu, penguatan ketahanan daya area industri kudu menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional,” tutur dia.

HKI meyakini bahwa semakin banyak pusat-pusat industri nan mempunyai keahlian menjaga ketahanan energinya secara berdikari dan terintegrasi, maka semakin kuat pula sistem kelistrikan nasional secara keseluruhan.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghindari pemadaman. nan mau dibangun adalah sistem daya nan lebih tangguh, lebih modern, lebih fleksibel, dan bisa mendukung cita-cita Indonesia menjadi kekuatan industri dunia. Sudah waktunya area industri diberikan ruang nan lebih besar untuk menjadi bagian dari solusi ketahanan daya nasional,” pungkas Ma’ruf. (E-4)