Hendropriyono Bicara Menata Ulang Reformasi: Siapa yang Mampu Melakukannya?

Jakarta -

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono berbicara mengenai menata ulang reformasi. Dia menilai wacana tersebut erat kaitannya dengan keputusan dari partai-partai politik di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hendro dalam membedah kitab berjudul 'Menata Ulang Reformasi' karya Kiki Syahnakri. Menurut Hendro, pendapat menata ulang reformasi saat ini tidak hanya berkutat pada apa saja nan kudu ditata ulang, namun siapa nan bisa mewujudkan wacana tersebut.

"Bagi saya, persoalan terpentingnya sekarang bukan lagi hanya apa nan kudu ditata ulang, melainkan siapa nan bisa melakukannya, melalui sistem apa, dan gimana kemauan politik untuk itu dapat dilahirkan," bunyi keterangan tertulis Hendro dikutip, Selasa (18/8/2026).

Hendro menjelaskan ada beberapa perihal nan kudu dipenuhi dalam mewujudkan wacana menata ulang reformasi. Pertama, mengenai proses pengambilan keputusan di partai politik.

"Sebab pada akhirnya, banyak pendapat besar tentang pembenahan negara kudu melewati keputusan politik," ujar Hendro.

Dia mengatakan, jika partai politik tidak hanya berkutat dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan, pendapat dalam memperbaiki kehidupan bernegara bisa dicapai dengan mudah. Hendro percaya wacana menata ulang reformasi jika disikapi serius oleh partai politik tidak bakal berhujung pada pendapat intelektual semata.

Hendro juga menyinggung situasi bumi nan saat ini sudah berubah cepat. Dunia, kata Hendro, menghadapi rivalitas kekuatan besar, perubahan teknologi, disrupsi ekonomi, dan pergeseran geopolitik.

"Apakah reformasi tetap kudu kita koreksi semata-mata melalui sistem politik nan sekarang berjalan, alias diperlukan metode, strategi, apalagi terobosan kelembagaan lain nan tentu tetap konstitusional, agar pendapat menata ulang reformasi betul-betul dapat diwujudkan?" ujar Hendro.

Lebih lanjut, Hendro mengatakan tantangan terbesar sebuah pendapat bukan hanya pada kebenaran pemikirannya, tetapi pada kemampuannya berubah dari pemikiran menjadi kemauan politik. Dari kemauan politik menjadi kebijakan, dan dari kebijakan menjadi realita nan dirasakan oleh rakyat.

(ygs/rfs)