Heboh Map 'Bupati Karawang' di Rumah Eks Kepala BGN, Aep Beri Penjelasan

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Karawang -

Heboh penampakan map bertuliskan "Bupati Karawang" tersorot kamera saat tim Kejaksaan Agung menggeledah kediaman eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Bupati Karawang Aep Syaepuloh buka suara.

Aep Syaepuloh membenarkan bahwa map tersebut adalah miliknya. Namun, Aep menegaskan arsip di dalamnya berangkaian dengan pengajuan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Karawang.

"Iya map itu adalah surat pengajuan dari kita, lantaran kita kekurangan SPPG untuk kategori B3, terus apa salahnya? Karena salinan suratnya pun ada di saya," kata Aep, dilansir detikJabar, Minggu (7/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aep memaparkan, Kabupaten Karawang saat ini tetap kekurangan 147 SPPG. Fasilitas ini sangat krusial untuk melayani golongan B3, ialah ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting, terutama di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terjauh).

"Kita memang sangat memerlukan SPPG untuk B3 dan wilayah 3T, lantaran kemarin portal pendaftaran online itu sudah ditutup, Deputi BGN bulan April lampau menyarankan kita untuk mengajukan. Dan surat itu lah nan kita ajukan," kata dia.

Meski kebutuhan SPPG di Karawang tergolong besar, Aep menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang baru mengusulkan 12 dapur nan masuk kategori sangat prioritas.

"Kita kepeeluan itu memang banyak, namun lantaran kita menilai mana nan sangat prioritas, itu pun nan baru kita ajukan hanya 12 dapur. Meskipun sampai saat ini belum ada tindak lanjut pasca kejadian (pengeledahan Kepala BGN) kemarin," ungkapnya.

Terkait keberadaan map "Bupati Karawang" dalam proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Aep menilai perihal itu sebagai sesuatu nan wajar dalam urusan birokrasi. Sebagai kepala daerah, dia mengaku sering mengirimkan arsip serupa ke beragam kementerian demi kepentingan pembangunan daerah.

"Itu wajar saja. Kan bukan hanya di BGN, kemarin juga saya ajukan ke Danantara mengenai kerjasama penanganan sampah, ke Kementerian PU mengenai pagar laut, apalagi juga ke Kemensos mengenai dengan sekolah rakyat. Map nya sama keperluannya sama," paparnya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)

Selengkapnya
Sumber Detik News
Detik News