Heboh Kasus Keracunan Massal MBG di Sidoarjo, Zulhas Tegas Bilang Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah lebih dari 500 santri di Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan nan disediakan dalam program tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan pemerintah tidak bakal memberi ruang bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan terbukti lalai dalam memastikan makanan nan diberikan kepada penerima faedah tetap kondusif dan layak dikonsumsi.

"Tidak boleh ada toleransi kepada petugas nan tidak bertanggung jawab," kata Zulhas dalam dalam aktivitas peluncuran kitab Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Zulhas menyoroti persoalan waktu pengedaran makanan dalam kasus Sidoarjo. Menurut dia, makanan nan sudah dimasak sejak pagi semestinya segera dikirim dan dikonsumsi sesuai jadwal. Keterlambatan pengedaran dapat membikin kualitas makanan menurun dan meningkatkan akibat gangguan kesehatan.

"Itu kan makanan dimasak jam separuh 6, jam 6. Harusnya dimakan jam 10, jam 11, dikirimnya jam 11," jelasnya.

Persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Jika ditemukan adanya kesengajaan alias kelalaian serius, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas terhadap pihak nan bertanggung jawab.

"Harus ditindak tegas, tegas ya dipecat jika nan sengaja," kata Zulhas.

Kasus di Sidoarjo sebelumnya mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan terhadap SPPG nan menyediakan makanan tersebut. SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah dikenai penangguhan berat selama 30 hari menyusul kejadian keamanan pangan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo.

Pemerintah pun mulai memperketat pengawasan terhadap pengelola SPPG. Hingga 26 Agustus 2026, tercatat 249 kepala SPPG telah diberhentikan lantaran beragam pelanggaran, mulai dari kasus keracunan makanan, tidak masuk kerja selama lebih dari 10 hari, hingga persoalan kedisiplinan.

Pada periode nan sama, BGN mencatat 27.485 SPPG telah beroperasi. Pemerintah tetap melakukan penataan terhadap profil dapur, info penerima manfaat, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]