Heboh Isu Militer AS Incar Akses Ruang Udara RI, Ini Respons Kemenhub

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah laporan media mengungkapkan Washington tengah mengincar akses blanket overflight alias izin terbang menyeluruh bagi armada militernya di wilayah udara Indonesia. Laporan tersebut apalagi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap usulan strategis nan diajukan oleh pihak Pentagon tersebut.

Kementerian Perhubungan akhirnya merespons berita nan beredar. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Endah Purnama Sari menjelaskan mengenai rencana pemberian akses overflight bagi pesawat militer asing melalui wilayah udara Indonesia pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional sesuai dengan ketentuan norma nasional dan norma internasional, termasuk nan diatur dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago Convention 1944).

"Setiap aktivitas penerbangan, khususnya nan berangkaian dengan pesawat negara, termasuk pesawat militer asing nan melintasi wilayah udara Indonesia, wajib memperoleh izin diplomatik (diplomatic clearance) dan keamanan (security clearance) dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan nan berlaku," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2026).

Kemenhub menjalankan kegunaan pengaturan dan pengawasan ruang udara sipil secara ketat, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mengenai dalam setiap pengambilan keputusan nan menyangkut penggunaan wilayah udara oleh pihak asing. Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan kebijakan nan mengatur sistem perizinan penerbangan pesawat negara asing di wilayah udara Indonesia. Seluruh prosedur tetap dilaksanakan sesuai ketentuan nan berlaku.

Pemerintah Indonesia bakal terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepentingan nasional dalam menyikapi setiap dinamika di sektor penerbangan dan ruang udara," tegas dia.

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]