Hasto soal Jokowi Blusukan: Pertanggungjawaban Seorang Pemimpin

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah alis blusukan.

Menurut Hasto, nan lebih krusial saat ini bukan sekadar turun ke lapangan, melainkan pertanggungjawaban atas beragam kebijakan nan diambil selama masa pemerintahan sebelumnya.

"Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin," ucap Hasto ditemui di Kantor PDIP Lenteng Agung, Senin (1/6).

Hasto menilai aktivitas blusukan alias kunjungan ke wilayah semestinya tidak dipandang sebagai persoalan elektoral semata. Ia menegaskan seorang pemimpin juga perlu memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan nan pernah diambil selama memegang jabatan.

Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi beragam tantangan, terutama di bagian fiskal.

Ia menilai persoalan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahan saat ini, melainkan juga merupakan akibat dari kebijakan nan dijalankan pada periode sebelumnya.

"Presiden Prabowo kita lihat menghadapi beragam persoalan fiskal itu bukan lantaran dari Presiden Prabowo, tapi lantaran juga akibat-akibat sebelumnya," kata Hasto.

Ia kemudian menyinggung penggunaan anggaran support sosial nan menurutnya sangat besar untuk kepentingan elektoral pada 2024 lalu. Hasto menyebut sejumlah pengamat politik internasional memperkirakan nilai shopping bansos tersebut mencapai lebih dari US$13 miliar.

Selain itu, Hasto juga mengkritik sejumlah proyek prasarana nan dinilai tidak memberikan pengaruh pengganda nan signifikan terhadap perekonomian. Ia turut menyoroti kebijakan pemindahan Ibu Kota negara serta program hilirisasi nan menurutnya belum memberikan faedah nan merata.

"Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai shopping bansos nan begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar USD, kemudian belanja-belanja prasarana nan tidak memberikan suatu multiplier, pengaruh pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi nan rupanya hanya menguntungkan suatu oligarki," jelasnya.

Menurut Hasto, beragam kebijakan tersebut sekarang menjadi sorotan publik lantaran dinilai berakibat pada sistem hukum, politik, dan kerakyatan di Indonesia. Ia mengatakan masyarakat pada akhirnya bakal mempertanyakan beragam persoalan nan muncul sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan tersebut.

"Ini nan kemudian digugat, ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti kelak rakyat bakal bertanya," ujarnya.

(ldy/rds)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]