Hasto: Monumen Kudatuli Jadi Pengingat Keadilan bagi Korban yang Belum Terwujud

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Monumen Peristiwa Kudatuli nan diresmikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi pengingat bahwa keadilan bagi para korban Tragedi 27 Juli 1996 itu hingga sekarang belum sepenuhnya terwujud.

Hal itu disampaikan Hasto usai peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

"Monumen ini menggambarkan ketika 30 tahun angan terhadap keadilan itu rupanya tidak hadir, maka dalam ketertundukan para korban nan menantikan angan adanya titik terang terhadap mereka-mereka nan telah dihilangkan oleh rezim, apalagi di antaranya ketika proses persidangan 27 Juli itu digelar, banyak nan kemudian diculik," kata Hasto.

Menurutnya, monumen tersebut lahir dari kontemplasi Megawati nan kemudian dituangkan dalam corak karya seni oleh pematung Dolorosa Sinaga.

Ia mengatakan sosok wanita dalam monumen menggambarkan Ibu Pertiwi nan merangkul para korban sembari menatap ke langit, memanjatkan doa, dan memohon agar sinar keadilan menerangi Indonesia.

"Bahkan ketika peringatan 1 tahun Kudatuli, Wiji Thukul nan datang dalam peringatan tersebut kemudian juga diculik dan sampai sekarang tidak ketahuan nasibnya," ujarnya.

Hasto menjelaskan, monumen itu juga dilengkapi empat obor elektrik nan bakal menyala pada malam hari sebagai simbol api perjuangan.

"Obor nan pertama menggambarkan kepercayaan dalam politik, obor nan kedua adalah keteguhan, obor nan ketiga keberanian, dan obor nan keempat kesabaran revolusioner nan berpusat pada Museum Kudatuli itu nan menggambarkan kebenaran pasti bakal menang," jelas Hasto.

Ia mengatakan Megawati juga melakukan tabur kembang sebagai corak penghormatan kepada para korban tragedi tersebut.

Selain menjadi pengingat atas perjuangan korban, Hasto menilai monumen itu juga membawa pesan agar praktik kekerasan atas nama negara tidak kembali terulang.

"Bagaimana pentingnya kerakyatan nan kudu kita rawat tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, tentang supremasi norma nan betul-betul berkeadilan, tentang kebebasan pers, tentang penguatan masyarakat sipil dan kritik itu merupakan corak rasa cinta nan diberikan kepada bangsa dan negara dan disampaikan dengan cara-cara nan berkeadaban kepada pemerintah untuk dapat didengarkan," kata dia.

Dalam agenda nan sama, Kepala Badan Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli bukan sekadar seremoni, tetapi upaya merawat ingatan kolektif sekaligus mendorong penyelesaian nan setara bagi para korban.

"30 Tahun bukanlah waktu nan singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun bukan waktu nan cukup untuk memastikan sebuah peristiwa telah betul-betul selesai," kata Bonnie.

Bonnie juga mengatakan PDIP juga mendorong agar Peristiwa 27 Juli 1996 diakui sebagai pelanggaran HAM berat.

"Selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga dipaksa hidup berbareng ketidakpastian dan penundaan keadilan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan monumen tersebut lahir dari perenungan panjang mengenai perjalanan bangsa. Menurutnya, monumen itu menjadi simbol kepercayaan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak boleh berhenti.

"Kesemuanya nan empat itu menyatu dalam sebuah kepercayaan nan kental, bahwa kebenaran pada akhirnya bakal menang," kata Megawati.

Monumen Peristiwa Kudatuli diresmikan bertepatan dengan peringatan 30 tahun Tragedi 27 Juli 1996 di Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Berdasarkan catatan Komnas HAM, peristiwa tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang.