Pimpinan Komisi IV DPR Minta BNPB Kumpulkan Data Ancaman El Nino-Kemarau Panjang

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah menugaskan BNPB mengorkestrasi pengumpulan info ancaman beserta potensi akibat nan bakal menyertai kejadian El Nino nan beriringan dengan musim tandus di tahun 2026 ini.

“Data nan akurat, bakal memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga bakal memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu.

Dorongan ini disampaikan Alex, merespons langkah antisipatif nan dilakukan Presiden Prabowo Subianto nan telah menginstruksikan jajarannya, merancang langkah menghadapi musim tandus nan beriringan dengan kejadian El Nino pada rapat terbatas, Selasa (28/7).

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim tandus di Indonesia terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Puncak tandus pada bulan Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) alias 12,26 persen luas daratan Indonesia.

Sementara, pada bulan Agustus, puncak tandus terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) di bulan September.

“Potensi masalah nan bakal dihadapi di setiap daerah, bakal berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, keahlian BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, bakal menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” terang Alex.

Alex kemudian mencontohkan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan nan selama ini jadi langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.

"Kementerian Kehutanan kudu bisa merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri nan menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi” tambah Alex nan juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI

Ditegaskan Alex, perangkat perlindungan diri petugas nan diterjunkan memadamkan Karhulta hanya seadanya. Kemudian, letak Karhutla nan berada di tengah rimba belantara, juga tantangan nan tidak sederhana.

"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” tambah Alex nan juga Ketua PDIP Sumatera Barat itu.

Kawal Ketahanan Pangan

Alex juga meminta Kementerian Pertanian, mendorong kepala wilayah di semua tingkatan menyusun langkah antisipatif sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.

Yang paling mengerti karakter daerah, tegas Alex, tentu saja para pemimpinnya. Kementerian Pertanian, kudu terbuka dengan masukan wilayah dalam menjawab tantangan El Nino nan disertai kemarau.

"Di antara kearifan lokal nan diharapkan itu, tentang upaya menjaga kesiapan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," tegas Alex nan juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

Diketahui, BMKG telah memproyeksikan kesempatan terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan memperkuat hingga Oktober 2026.

El Nino adalah kejadian pemanasan suhu permukaan laut di atas kondisi normal nan terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena ini kemudian memicu penurunan curah hujan, udara nan lebih kering dan tandus nan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia.