Hasil Koordinasi Pemerintah-BI-DPR Agar Rupiah Kuat Lagi

DPR RI menggelar pertemuan berbareng pemerintah serta Bank Indonesia (BI) untuk membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Pertemuan digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir dalam pertemuan itu Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo. Dikutip detikFinance, berasas info Bloomberg, dolar AS menguat 77 poin alias 0,43% hingga mencapai level Rp 18.044.

Dasco mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, juga sebagai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat melangkah selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan pertimbangan mengenai perkembangan ekonomi," ujarnya.

"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi gimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi nan lebih baik pada saat ini," sambung dia.

Menurutnya, hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, rincian kesepakatan itu bakal disampaikan secara terpisah oleh masing-masing lembaga terkait.

"Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan nan tentunya bakal disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya.

2 Strategi Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Perry Warjiyo mengungkapkan dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter, nan saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua langkah tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dan BI.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam konvensi pers.

"Penguatan koordinasi fiskal dan moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan gimana fiskal dan moneter ini seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya berbareng melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," sambung dia.

Ia lampau menerangkan langkah pertama nan ditempuh BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyebut antara fiskal dan moneter bersama-sama sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil.

"Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik alias timbal hasil agar portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan kembang luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham, SBN (Surat Berharga Negara) dan juga mini di SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," tutur Perry.

"Oleh lantaran itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil agar inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," tambah dia.

Langkah kedua nan ditempuh pemerintah dan BI adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar duit serta sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah nan tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar duit dan perbankan dengan langkah pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan kembang nan dibayarkan BI kepada pemerintah," terang Perry.

Perry mengatakan penempatan biaya pemerintah di BI bermaksud memastikan operasi moneter dapat melangkah optimal dalam menjaga stabilitas rupiah. "Dengan demikian, operasi moneter itu tetap melangkah untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," pungkas dia.

Satukan Kebijakan

Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya bakal terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral agar kebijakan moneter dan fiskal lebih berakibat ke perekonomian. Purbaya mengatakan kondisi esensial ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan nan baik.

Menurutnya, sinkronisasi kedua kebijakan antara pemerintah dan Bank Sentral bakal membikin akibat terhadap perekonomian menjadi lebih signifikan. Selain itu, sinergi nan kuat juga diyakini dapat mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah.

"Tentunya jika kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya bakal mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah bakal meningkat secara signifikan tidak bakal melemah lagi ke level nan lebih tinggi dari sekarang," ujarnya.

Purbaya mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah krusial lantaran berpengaruh langsung terhadap nilai peralatan nan digunakan masyarakat sehari-hari. Ia mencontohkan para pedagang tahu dan tempe nan keuntungannya tergerus akibat kenaikan nilai kedelai impor ketika rupiah melemah.

"Yang krusial adalah kita mau memandang akibat ke masyarakat nan positif dari rupiah. Itu kan saya dengar penjual tempa penjual tahu sudah tergerus keuntunggnnya alias terpaksa meningkatkan nilai lantaran bahan bakunya tetap diimpor," ucapnya.

Dengan kebijakan nan semakin terkoordinasi dan nilai tukar rupiah nan lebih stabil, pemerintah berambisi tekanan biaya nan dirasakan pelaku upaya mini dapat berkurang. Dampaknya, kata Purbaya, juga bisa dirasakan ibu rumah tangga melalui nilai nan lebih terkendali.

"Dengan kelak kebiijakan lebih bagus, kita bakal memandang rupiah nan lebih stabil, sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu rumah tangga bisa merasakan nilai nan lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya. Tidak mengalami kenaikan beban hidup nan terlalu signifikan. Jadi sinkroninasi kebijakan ini banget baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya," ujarnya.

Saling Dukung Kunci Jaga Stabilitas

Prasetyo Hadi menekankan pentingnya koordinasi erat semua pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Prasetyo mengatakan tantangan ekonomi saat ini menuntut kerja sama nan semakin kuat.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal positif mengenai kuatnya koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Khususnya, dalam upaya menjaga kondisi perekonomian nasional.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal nan memang kita harapkan, terjadinya koordinasi nan erat, koordinasi nan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi, menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi nan kita harapkan," ujarnya.

Pras mengatakan saat ini tantangan ekonomi menuntut kerja sama nan kuat. Sebab itu, kata dia, kebijakan nan ditempuh pemerintah dan otoritas ekonomi kudu saling mendukung.

"Dalam situasi hari ini, menuntut kerja sama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan kudu saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain," paparnya.

"Baik dari sisi ekonomi makro di moneter nan dibawa oleh Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal nan dikendalikan oleh Menteri Keuangan nan kemarin dilaporkan dari angka-angka parameter menunjukkan bahwa sesungguhnya esensial ekonomi kita memang cukup kuat," imbuh dia.

Dia mengatakan bahwa esensial ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi nan kuat. Namun, dia mengatakan perlu adanya percepatan sejumlah program strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

"Tetapi, kami juga merasa bahwa pemerintah kudu terus mendorong program-program nan itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat," ujarnya.

"Terutama program-program di bagian pangan, program-program di bagian energi, kemudian program-program di bagian perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi," sambungnya.

(amw/amw)