Hari Konstitusi, Lestari Moerdijat Dorong Pembenahan Kebijakan untuk Wujudkan Keadilan Sosial

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.(MI)

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pertimbangan dan pembenahan kebijakan dalam penyelenggaraan konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Lestari dalam rangka memperingati Hari Konstitusi nan diperingati setiap 18 Agustus.

"Hari Konstitusi tahun ini kudu menjadi pengingat bagi seluruh komponen bangsa bakal pentingnya fondasi norma nan telah mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat," kata Lestari dalam keterangannya nan diterima di Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut dia, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah nan meletakkan dasar bagi penyelenggaraan negara.

Lestari mengatakan tema HUT Ke-81 RI, ialah "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", sejalan dengan cita-cita nan diamanatkan konstitusi. Namun, menurut dia, penerapan cita-cita tersebut dalam kehidupan bernegara tetap menghadapi sejumlah tantangan serius.

Ia mengutip laporan Economist Intelligence Unit tahun 2026 nan menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia menurun selama empat tahun terakhir, dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,37 pada 2025. Dengan capaian tersebut, Indonesia tetap berada dalam kategori kerakyatan abnormal alias flawed democracy.

Kondisi serupa, kata Lestari, juga tercermin dalam laporan V-Dem Institute nan menempatkan Indonesia dalam kategori otokrasi elektoral serta mengindikasikan pemilu belum sepenuhnya berjalan setara dan arena persaingan politik belum setara.

"Ini adalah sirine bagi kita semua. Konstitusi kita menjamin perlindungan bagi seluruh penduduk negara dan mengamanatkan keadilan sosial. Namun, info menunjukkan ruang kerakyatan kita justru menyempit," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong rekonstruksi kreasi konstitusi terus dilakukan untuk memastikan sistem presidensial dengan sistem saling mengawasi dan mengimbangi alias checks and balances melangkah dalam praktik.

"Kita kudu memastikan bahwa kebijakan nan ada betul-betul membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," katanya.

Selain itu, legislator dari wilayah pemilihan II Jawa Tengah tersebut mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai kewenangan dan tanggungjawab konstitusional serta mendorong partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Lestari juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebangsaan di tengah perbedaan dan beragam tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Indonesia berdiri bukan lantaran kita semua serupa, tetapi lantaran kita semua sepakat memilih berbagi 'rumah' nan sama. Konstitusi kita adalah agunan bagi semua anak bangsa untuk hidup rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. (Ant/P-3)