Hari Kedelapan Gempa NTT, BNPB Catat 53.971 Rumah Rusak

Kondisi kerusakan rumah nan terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peoza Karamba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/8)(MI/Dok BNPB)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pendataan intensif terhadap kerusakan gedung pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 nan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kedelapan setelah bencana, Sabtu (22/8), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan nan tersebar di tujuh kabupaten terdampak.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa proses pendataan ini melangkah beriringan dengan fase tanggap darurat. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat teridentifikasi secara sigap dan akurat.

"Pendataan tersebut menjadi dasar dalam menentukan support penanganan pada tahap berikutnya. BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menurunkan tim di tujuh kabupaten untuk mempersiapkan proses verifikasi dan pengesahan data," ujar Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8).

Rincian Kerusakan di Tujuh Kabupaten

Berdasarkan info sementara, Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi, mencapai 17.039 unit rumah. Berikut adalah rincian sebaran kerusakan rumah di wilayah terdampak:

Proses Verifikasi dan Validasi

BNPB menegaskan bahwa angka-angka tersebut tetap berkarakter sementara. Saat ini, info by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah dikantongi untuk nyaris seluruh wilayah, selain Kabupaten Manggarai nan proses penginputannya ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Di Kabupaten Nagekeo, verifikasi lapangan telah melangkah selama dua hari oleh pemerintah wilayah setempat. Jika hasil kajian konteks saat ini dinyatakan valid, info tersebut bakal ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, BNPB tetap bakal melakukan sampling untuk memastikan kecermatan info sebelum support disalurkan.

Data kerusakan, khususnya kategori rusak berat, bakal menjadi referensi utama dalam menentukan pemberian support Hunian Sementara (Huntara) maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penduduk nan kehilangan tempat tinggal.

Agenda Mendatang: BNPB menjadwalkan aktivitas pengarahan teknis pada Selasa, 25 Agustus 2026, guna memperkuat kapabilitas pemerintah wilayah dalam melakukan verifikasi dan pengesahan info kerusakan secara aktual di lapangan.

(Z-1)