Harga Plastik Naik Gila-gilaan, Buruh Rawan Jadi Korban PHK

Lonjakan nilai plastik menekan bumi upaya hingga merembet ke sektor ketenagakerjaan. Tekanan terhadap bumi upaya dipicu dinamika dunia nan semakin kompleks, terutama ketegangan geopolitik nan mengganggu rantai pasok daya dunia, termasuk di jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Gangguan tersebut berakibat langsung pada kenaikan nilai minyak mentah dan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia global. Selain itu, biaya logistik seperti freight, asuransi, hingga waktu pengiriman juga ikut melonjak, di tengah keterbatasan pasokan bahan baku.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan, kondisi ini mendorong kenaikan nilai resin plastik nan memberi tekanan signifikan terhadap biaya operasional industri.

"Kondisi ini nan mendorong kenaikan nilai resin plastik dan memberikan tekanan langsung dan signifikan terhadap biaya operasional bumi usaha, khususnya sektor nan sangat berjuntai pada bungkusan seperti makanan dan minuman, FMCG, farmasi, logistik, dan ritel," kata Shinta kepada detikcom, Kamis, (16/4/2026)

Shinta mengatakan, kenaikan nilai bahan baku plastik saat ini sudah melampaui perubahan normal. Harga nafta tercatat naik nyaris 45%, sementara resin PET melonjak hingga 60%. Di sisi lain, produsen bungkusan memangkas kapabilitas produksi sekitar 20-30%, nan berakibat pada kenaikan nilai bungkusan hingga 100-150%.

Menurutnya, pelaku upaya sekarang berada dalam posisi susah lantaran kudu menjaga nilai tetap terjangkau bagi konsumen demi mempertahankan daya beli, sementara biaya produksi terus meningkat.

Ia menjelaskan, akibat tersebut tidak terjadi secara langsung, melainkan bertahap. Pada fase awal, perusahaan bakal melakukan penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, serta menunda ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru.

"Pada tahap awal, bumi upaya bakal melakukan langkah penyesuaian melalui efisiensi operasional, seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan lembur, serta penundaan ekspansi dan rekrutmen," imbuhnya.

Potensi PHK

Jika tekanan biaya terus meningkat dan berkepanjangan tanpa adanya kebijakan nan mendukung, keahlian bumi upaya bakal semakin terbatas. Ia memperingatkan adanya potensi pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya nan sangat berjuntai pada bungkusan plastik.

"Namun, jika tekanan biaya terus meningkat, berkepanjangan dan tidak diimbangi dengan kebijakan nan mendukung, maka keahlian bumi upaya bakal semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, akibat terhadap penyerapan tenaga kerja bakal meningkat, dan dalam situasi tekanan nan berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan berujung pada pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya nan sangat berjuntai pada bungkusan plastik," jelas Shinta.

Shinta menilai kondisi ini tidak hanya berakibat pada bumi usaha, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh lantaran itu, dia menekankan perlunya respons kebijakan nan cepat, terukur, dan berimbang dari pemerintah.

Dalam jangka pendek, pemerintah diminta memastikan kesiapan bahan baku dan daya dengan nilai nan kompetitif, termasuk menjaga pasokan gas dan listrik serta memperlancar akses bahan baku nan saat ini sangat ketat.

"Pemerintah dapat merujuk pada praktik di negara lain seperti Thailand dalam menjaga stabilitas nilai bahan baku plastic (pemerintah mengendalikan kenaikan nilai bahan plastik agar tidak membebani konsumen), serta memperkuat pengawasan pada rantai pasok untuk memastikan sistem nilai tetap wajar dan tidak membebani industri maupun konsumen, termasuk mengantisipasi potensi distorsi alias spekulasi nilai plastik," terang Shinta.

Selain itu, dia mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui kebijakan penggunaan bahan baku daur ulang secara bertahap, disertai insentif bagi pelaku upaya serta support investasi di industri daur ulang. Di saat nan sama, diperlukan kebijakan fiskal nan adaptif, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak.

"Selain itu, support fiskal dan kebijakan nan adaptif menjadi penting, termasuk relaksasi sementara bagi industri terdampak, serta kehati-hatian dalam menambah beban izin baru di tengah tekanan dunia nan tinggi," tuturnya.

Shinta memandang momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan impor dengan memperkuat industri petrokimia domestik, termasuk mendorong penggunaan bahan baku pengganti nan lebih stabil. Dengan langkah terintegrasi, Indonesia dapat menjaga ketahanan industri sekaligus meminimalkan akibat terhadap tenaga kerja.

(ily/ara)