Harga Plastik Melonjak, Puan Dorong Penggunaan Kemasan dari Bahan Organik

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan nilai plastik nan mencapai 30 hingga 80 persen bisa jadi momentum untuk beranjak ke bungkusan berbahan alami. Ia mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk kembali memanfaatkan kearifan lokal seperti penggunaan daun pisang alias daun jati sebagai pembungkus.

"Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari lantaran kepraktisannya, kita ketahui berbareng beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan nilai plastik bisa menjadi momentum untuk kita beranjak ke ekonomi hijau," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Seperti diketahui, lonjakan nilai plastik dipicu oleh bentrok geopolitik dunia nan mengganggu rantai pasok. Ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor nan mencapai 60 persen membikin situasi semakin berat, terutama bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman.

"Harga plastik nan melonjak hingga acapkali lipat dan pasokan mulai susah diperoleh menyebabkan pelaku upaya mini nan selama ini bekerja dengan untung terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi," paparnya.

Puan pun mendorong penggunaan bungkusan alami seperti nan lazim ditemui di beragam daerah. Di Jawa Tengah misalnya, penjual nasi liwet, gudeg, hingga mi lethek sudah lama menggunakan daun sebagai pembungkus.

Bahkan untuk jenis makanan tertentu seperti lontong dan lemper, bungkusan daun pisang dinilai lebih efektif lantaran bisa membikin makanan lebih awet sekaligus mengharumkan aromanya.

"Di pendahulu kita dulu, penggunaan bungkusan dari bahan alami seperti daun menjadi pengganti utama. Pedagang makanan alias pangan bisa kembali memanfaatkan bungkusan ramah lingkungan seperti itu," tuturnya.

Puan menyebut bungkusan organik tak hanya membantu pelaku upaya menekan biaya produksi, tapi juga bisa mendongkrak nilai jual.

"Dengan memakai bungkusan dari bahan organik, pelaku upaya tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi lantaran tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual," ungkap Puan.

"Termasuk dari segi keunikannya nan buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli," sambungnya.

Puan juga mengaitkan rumor ini dengan agenda lingkungan global. Laporan UNEP mencatat sampah plastik setara 2.000 truk dibuang ke laut, sungai, dan waduk setiap harinya, dengan 19 hingga 23 juta ton limbah plastik mencemari ekosistem perairan setiap tahun.

"Jadi semangat kita di sini adalah, selagi nilai plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari pengganti penggunaan bungkusan lain, nan sekaligus mengurangi sampah plastik," ujar Puan.

Ia mengakui peralihan kebiasaan tidak bisa terjadi dalam semalam. Puan menyarankan agar perubahan dimulai dari langkah kecil.

"Mungkin bisa dimulai dari rumah makan untuk tidak memakai wadah plastik sekali pakai saat menyajikan makanan dan minuman untuk pembelian makan di tempat," katanya.

Puan menegaskan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam transisi ini, mulai dari regulasi, sistem pendukung, hingga sosialisasi nan masif.

"Pada dasarnya masyarakat bakal menyesuaikan kebiasaan nan ada. Apabila sistemnya mendukung, saya percaya bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan bungkusan plastik sekali pakai," ucapnya.

Untuk itu, Puan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja-sama mencari solusi bungkusan pengganti bagi pelaku usaha.

"Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pengganti kemasan, khususnya bagi para pelaku upaya dan konsumen. Kami di DPR bakal ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan," tutupnya.

(akd/ega)