Harga Pertamax Naik Waspada Migrasi, Gimana Kuota Pertalite?

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengantisipasi potensi pergeseran alias migrasi konsumen dari bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite seiring dengan kenaikan nilai beberapa hari lalu.

Memang, potensi tersebut peralihan penggunaan ke BBM Pertalite muncul seiring tingginya disparitas nilai antara Pertamax dan Pertalite.

Atas perihal itu, pemerintah memperketat pengawasan terhadap realisasi kuota Pertalite guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan beban fiskal negara. Adapun kuota Pertalite nan ditetapkan untuk tahun ini sebesar 29,2 juta kiloliter (kl).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memantau tren konsumsi harian pasca penyesuaian harga. Ia menyebut pemantauan dalam dua hari terakhir menunjukkan tingkat perpindahan konsumen antarjenis BBM tersebut tetap berada dalam pemisah aman.

"Itu juga kebenaran nan tidak bisa dipungkiri bahwa bakal ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berbincang dengan Biro Pertamina Patra Niaga. Alhamdulillah tidak terlalu besar shiftingnya," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (12/6/2026).

Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi, kata Anggia, Kementerian ESDM bakal memperkuat pengawasan terhadap pengedaran dan penyaluran BBM bersubsidi. Salah satu instrumen nan saat ini digunakan adalah sistem QR Code dalam pembelian BBM subsidi.

"Dan antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum nan mengakali ini. Namun pemerintah, Menteri ESDM sudah meminta untuk Pertamina dan pihak mengenai untuk meningkatkan pengawasan di bawah," jelasnya.

Kementerian ESDM menekankan pentingnya kesadaran publik agar menggunakan BBM sesuai dengan kewenangan dan peruntukannya guna menjaga ketahanan daya nasional. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menahan nilai Pertalite agar tidak naik demi melindungi daya beli golongan masyarakat paling rentan.

"Yang paling krusial kesadaran dari masyarakat nan tumbuh. Mana nan haknya, mana nan bukan haknya, itu sih nan lebih penting. Agar kita bisa sama-sama survive," tandasnya.

Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan daya dan tidak mengambil kewenangan golongan nan berkuasa menerima subsidi. Hal tersebut merespons kekhawatiran adanya perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.

"Himbauan bijak menggunakan daya dan kesadaran untuk tidak mengambil kewenangan penerima subsidi ini terus digaungkan," ujarnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/6/2026).

Roberth mengatakan penyesuaian nilai BBM non subsidi jenis Pertamax dilakukan dengan tetap memperhatikan daya beli dan roda perekonomian nasional. Di sisi lain, nilai BBM bersubsidi tidak mengalami penyesuaian dan tetap dijual sesuai ketentuan nan berlaku.

Menurutnya, aspek nilai pasar dan nilai keekonomian menjadi salah satu argumen dilakukannya penyesuaian harga. Setelah dilakukan koordinasi dengan regulator, penyesuaian nilai Pertamax akhirnya dilakukan.

"Lebih kepada proses upaya hulu ke hilir penyediaan daya nan sesuai kordinasi dengan regulator perlu bergerak dan beradaptasi atas kondisi terkini menanggapi kejadian saat ini," tambahnya.

(pgr/pgr)

Add