Harga BBM Nonsubsidi Naik, Konsumen Bakal Pindah ke Subsidi?

Jakarta -

Harga BBM non subsidi mengalami kenaikan pesat, apalagi jika dibandingkan dengan nilai BBM subsidi selisihnya sangat besar. Meski selisih nilai besar, potensi migrasi pengguna BBM non subsidi dinilai tidak bakal terjadi.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai migrasi pengguna BBM tidak bakal terjadi karena Pertamax nan juga merupakan BBM nonsubsidi tidak ikut naik harganya.

Menurutnya, dari semua produk BBM nonsubsidi, Pertamax mempunyai pengguna nan jauh lebih besar. Dia menduga jika Pertamax ikut naik justru migrasi pengguna BBM nonsubsidi bakal terjadi.

"Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga jika Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax nan cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite nan bebani subsidi APBN tidak terjadi," ujar Fahmy ketika dihubungi detikcom, Senin (20/4/2026).

Fahmy juga menyinggung kebanyakan konsumen Pertamax adalah kelas menengah nan rentan daya belinya. Sedikit gejolak nilai pasti bakal terdampak daya belinya.

"Apalagi konsumennya kan kelas menengah nan rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia bakal pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini nan mudah migrasi, jika dia naik maka bakal berpindah," beber Fahmy.

Dari Pertamina, kenaikan nilai hanya terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo nan sekarang dibanderol sebesar Rp 19.400 per liter, ada juga Dexlite nan sekarang dijual Rp 23.600 per liter, kemudian Pertamina Dex nan sekarang harganya sebesar Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, untuk nilai Pertamax tetap diperdagangkan sebesar Rp 12.300 per liter untuk pembelian di SPBU, dan Rp 12.200 per liter untuk pembelian di Pertashop. Serta untuk Pertamax Green 95 tetap seharga Rp 12.900 per liter.

Di luar itu, untuk nilai BBM subsidi seperti Pertalite juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di Rp 10.000 per liter. Begitu juga dengan produk Biosolar subsidi tetap di Rp 6.800 per liter.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak ikut mengapresiasi keputusan pemerintah menahan nilai Pertamax. Baginya nilai Pertamax nan ditahan menunjukkan pemerintah merespons kenaikan nilai dengan menahan potensi migrasi pengguna BBM nan bisa terjadi.

Namun, dia menyatakan kebijakan ini juga tetap mempunyai akibat besar pada tekanan APBN. Sebab, Pertamax nan bukan BBM subsidi kudu ditahan harganya.

"Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan nilai BBM namun tidak berakibat luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga bakal mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar," sebut Ishak.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi migrasi konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan nan lebih tegas. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan nilai di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada nan memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," ujar Robert.

(acd/acd)