Hadapi Ancaman Era Komputasi Kuantum, Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom Berkolaborasi Nasional

JAKARTA - Pemerintah mulai mempercepat langkah antisipasi menghadapi potensi ancaman keamanan siber seiring perkembangan teknologi komputasi kuantum. Melalui Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) nan diselenggarakan pada Kamis (6/8), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berbareng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), akademisi, pelaku industri, dan organisasi keamanan siber memperkuat sinergi untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era pasca-kuantum.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han.), serta dihadiri Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Dr. Pratama Persadha, Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, serta perwakilan kementerian, lembaga, BUMN, industri, akademisi, dan organisasi keamanan siber. Forum ini menghimpun masukan dari beragam pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional dalam menghadapi perkembangan teknologi komputasi kuantum.

Komputer kuantum diperkirakan bakal menghadirkan lompatan besar dalam keahlian komputasi nan membuka beragam kesempatan bagi penemuan dan transformasi digital. Di sisi lain, teknologi tersebut juga berpotensi melemahkan sistem kriptografi nan saat ini melindungi transaksi digital, komunikasi, dan info strategis. Karena itu, langkah antisipatif perlu dipersiapkan sejak awal agar keamanan ekosistem digital nasional tetap terjaga.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa, kesiapan menghadapi era komputasi kuantum kudu menjadi agenda strategis nasional. “Soal Post-Quantum Cryptography, bumi bergerak jauh lebih sigap dari nan kita bayangkan. Kita kudu mengejar dan membikin lompatan. Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi rumor sektoral, melainkan agenda strategis nasional nan memerlukan kerjasama erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi agar Indonesia mempunyai kesiapan nan memadai menghadapi perubahan lanskap keamanan siber di masa depan,” ujar Eko.

Sebagai tindak lanjut, forum merumuskan sejumlah langkah prioritas, antara lain penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, penentuan prioritas perlindungan terhadap info dengan tingkat kerahasiaan tinggi, penguatan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta usulan pembentukan National Quantum Center sebagai pusat kerjasama nasional dalam riset, standardisasi, pengembangan talenta, dan penerapan teknologi kuantum.

Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo berbareng Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi Marsma TNI Agus Pandu Purnama turut mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penyusunan kebijakan nasional dapat melangkah secara terintegrasi serta bisa menjawab tantangan keamanan digital nan semakin kompleks.

Sejalan, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan menjelaskan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama keberhasilan transformasi digital. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap akibat quantum attack serta segera mempersiapkan migrasi kriptografi secara berjenjang dan terukur. Ia juga menyampaikan bahwa BSSN telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography guna mendukung penyusunan peta jalan nasional dan mempercepat kesiapan Indonesia menuju ekosistem digital nan lebih tangguh.