GWM Perbankan Dipangkas Picu Likuiditas Berlebihan?

GWM Perbankan Dipangkas Picu Likuiditas Berlebihan? (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan 2 persen dirumuskan melalui kalkulasi presisi atas jumlah duit beredar nan ideal di masyarakat. Langkah operasi moneter ini untuk menjaga kesiapan likuiditas dalam posisi seimbang dengan sasaran inflasi nan terjaga serta mempertimbangkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menegaskan bahwa injeksi biaya dari pemangkasan simpanan wajib ini tidak bakal memicu luapan likuiditas nan merusak stabilitas harga. Penentuan besaran likuiditas didasarkan pada formula terukur guna mengawal transmisi suku kembang referensi ke sektor riil.

"Apakah ini bakal mendorong likuiditas berlebihan? Hitungan kita tidak. Kami selalu menghitung berapa duit beredar di masyarakat nan semestinya terjadi berasas inflasi nan tetap dalam kisaran serta PDB nan konsisten," ujar Firman dalam obrolan media di instansi BI, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Firman menjelaskan bahwa penyeimbangan likuiditas ini menjadi prasyarat krusial agar BI-Rate nan bertindak sebagai parameter kebijakan moneter dapat bekerja optimal. Secara ilustrasi makroekonomi, jika BI-Rate berada pada level 5 persen dengan kombinasi proyeksi inflasi 5 persen dan sasaran pertumbuhan PDB 3 persen (total 8 persen), maka volume duit nan kudu beredar idealnya mencapai nomor 10.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi soal derasnya perputaran biaya akibat tingginya permintaan pembiayaan perbankan dan pergeseran kas negara sempat membikin laju duit bergerak melampaui perkiraan awal tersebut. 

Bank sentral lantas memandang perlu adanya sinkronisasi ulang agar kesiapan likuiditas di pasar duit kembali seirama dengan arah kebijakan suku bunga.

"Dengan permintaan duit nan tinggi, pergerakannya lebih sigap dari proyeksi, sehingga kita kudu sinkronkan kembali antara stance kebijakan dengan likuiditas. Karena akibat angsuran nan tinggi dan strategi penempatan pemerintah tersebut, kami memutuskan menurunkan GWM," tutur Firman.