Gus Ipul Paparkan Kunci Pengentasan Kemiskinan di Musrenbang NTB

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan upaya menurunkan nomor kemiskinan tidak bisa dimulai dari program semata. Menurutnya, perihal itu kudu diawali dari pembenahan langkah kerja serta penyamaan data.

Hal ini ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan pengarahan pada Puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Mataram, hari ini.

Di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, serta jejeran DPRD, Forkopimda, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, Gus Ipul menekankan bahwa fondasi utama pengentasan kemiskinan adalah tata kelola nan baik.

"Kalau kemiskinan mau turun, kesejahteraan naik, kata kunci nan pertama adalah tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau tata kelolanya sudah baik, Insya Allah nan lain bakal mengikuti," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Perbaikan tata kelola menurut Gus Ipul juga kudu dibarengi dengan upaya integritas. Dia mengingatkan bahwa praktik korupsi sudah menjadi masa lampau dan tidak lagi mempunyai ruang di tengah sistem nan semakin terbuka.

"Stop korupsi, itu masa lalu. Mari kita berjamaah untuk urusan nan benar. Tidak lagi untuk urusan korupsi," tuturnya.

Gus Ipul menekankan bahwa penanganan kemiskinan kudu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dia menyebut upaya nan dilakukan tidak boleh berkarakter sesaat, melainkan kudu konsisten dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Arahnya kudu jelas, dikerjakan bersama-sama, dan dilakukan terus-menerus. Itu nan diajarkan Undang-Undang kepada kita," ungkapnya.

Lantaran itu, Gus Ipul membujuk pemerintah wilayah untuk memulai langkah paling mendasar ialah menyamakan pedoman data. Dia menyoroti pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai referensi berbareng agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran sehingga support betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan info nan berbeda-beda. Semua kudu mulai dari info nan sama, lampau kita perbaiki bersama," ujarnya.

Selain itu, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak berakhir pada pemberian bantuan, tetapi kudu dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri.

Dia mencontohkan pentingnya kehadiran jasa seperti rumah singgah dan sentra-sentra Kemensos di wilayah untuk menjangkau golongan rentan, sekaligus mendorong wilayah mempunyai akomodasi tersebut sebagai bagian dari pelayanan dasar.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga menyoroti Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem nan digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi upaya memuliakan family miskin, menjangkau nan belum terjangkau, dan memungkinkan nan selama ini dianggap tidak mungkin," jelasnya.

Dia pun mendorong pemerintah wilayah di NTB turut berperan-serta aktif dalam pengembangan program tersebut, termasuk menyiapkan lahan dan support lain nan diperlukan.

Gus Ipul juga membujuk seluruh pihak memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan wilayah dalam upaya menurunkan kemiskinan secara nyata.

"Saya mau kita bekerja bersama, berjamaah, agar apa nan menjadi cita-cita kita ialah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan betul-betul bisa dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sambutan positif pun turut diungkapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Dia menilai Musrenbang tahun ini menjadi momentum krusial lantaran mempertemukan langsung pemerintah pusat dan wilayah dalam satu forum perencanaan.

Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa peran desa sangat menentukan dalam menurunkan kemiskinan. Sebab desa mempunyai potensi nan cukup besar untuk dikembangkan.

Sebagai info tambahan, aktivitas ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dan Deputi BPKP tentang pengawasan berbareng penerapan program unggulan daerah, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rancangan RKPD Tahun 2027.

(ega/ega)