Gus Ipul : Data BKKBN Tidak Salah, Perubahan Desil Tak Otomatis Hentikan Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan info nan berasal dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tidak bermasalah. Data tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi info nasional nan selanjutnya diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data dari BKKBN alias Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada nan salah. Sama sekali tidak ada nan salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi info secara nasional,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Gus Ipul, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola tunggal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah berkedudukan membantu proses pemutakhiran.

Berbagai sumber info dari kementerian dan lembaga kemudian diverifikasi, divalidasi, serta disetarakan ukurannya oleh BPS sebelum disajikan dalam pemeringkatan desil 1 hingga desil 10.

“Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada nan lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga nan turun. Karena itu proses pemutakhiran kudu dilakukan terus-menerus,” ujarnya.

Selain info dari Kemensos dan BKKBN, proses konsolidasi juga memanfaatkan info dari beragam lembaga lain, antara lain info kendaraan bermotor serta info pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Integrasi tersebut diperlukan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar semakin akurat.

Gus Ipul mengatakan andaikan dalam proses konsolidasi ditemukan lonjakan alias perubahan pemeringkatan desil, info tersebut terus diperbaiki dan dimutakhirkan.

“Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu nan tidak terlalu lama pemeringkatannya semakin sesuai dengan ukuran nan telah ditetapkan,” katanya.

Perubahan Desil Tak Otomatis Hentikan Bansos

Gus Ipul sekaligus meluruskan dugaan bahwa masyarakat nan dalam pemutakhiran info ditemukan berada di desil tinggi otomatis langsung dicoret dari penerima support sosial.

Menurutnya, penetapan penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan berasas hasil pemutakhiran dari beragam pihak, termasuk pemerintah daerah, nan selanjutnya diolah dan diukur kembali oleh BPS.

“Kalau ditemukan ada desil nan kurang tepat, bukan berfaedah kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan info nan menyebut seseorang nan sementara tercatat di desil 10 otomatis langsung kehilangan bansos adalah info nan tidak tepat.

Kemensos, lanjut Gus Ipul, telah menyediakan sejumlah saluran bagi masyarakat untuk memperbaiki data. Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat melakukan usul maupun sanggah serta memandang posisi desil dalam DTSEN.

Sementara jalur pemerintah tersedia melalui SIKS-NG, nan dapat diakses operator info desa, kelurahan, serta dinas sosial di seluruh Indonesia. Masyarakat juga dapat datang langsung ke desa alias kelurahan untuk mendapatkan support dalam proses pemutakhiran data.

“Setiap desa dan kelurahan mempunyai operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses,” ujarnya.

Digitalisasi Bansos Perluas Partisipasi Masyarakat

Selain pemutakhiran DTSEN, pemerintah juga tengah memperluas digitalisasi perlindungan sosial. Program tersebut dirancang agar masyarakat dapat mengusulkan diri maupun mengusulkan orang lain untuk mendapatkan support sosial melalui sistem digital dengan menyertakan info pendukung nan dibutuhkan.

Digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi dan sekarang diperluas ke 42 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan penerapannya dapat diperluas secara nasional andaikan penyelenggaraan di wilayah uji coba melangkah baik.

Salah satu pembaruan nan dikembangkan adalah sistem nan memungkinkan kepantasan penerima support diuji menggunakan info lintas lembaga pemerintah.

“Nanti masyarakat bisa mengusulkan usulan, kemudian sistem nan memberikan jawaban apakah memenuhi syarat alias tidak. Kalau belum memenuhi syarat, juga dapat diketahui alasannya lantaran datanya terhubung dengan beragam lembaga pemerintah,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan dapat menekan kesalahan sasaran support akibat ketidakakuratan info nan selama ini menjadi persoalan dalam penyaluran subsidi maupun bansos.

Karena itu, Gus Ipul membujuk masyarakat ikut aktif mengawasi sekaligus memperbaiki data. Masyarakat nan mengetahui family bisa tetapi tetap menerima bansos dapat mengusulkan sanggahan. Sebaliknya, penduduk nan dinilai layak namun belum masuk sebagai penerima juga dapat diusulkan.

“Pemerintah terbuka seluas-luasnya. Tidak ada nan ditutup-tutupi. Kita mau masyarakat ikut terlibat lantaran semakin banyak pihak berpartisipasi, info kita bakal semakin akurat,” ujarnya.

Gus Ipul memastikan Kemensos juga terus memantau keluhan masyarakat, termasuk nan disampaikan melalui media sosial.

“Di media sosial ada info nan benar, ada nan separuh benar, dan ada juga nan tidak benar. Semuanya kita respons, kita dalami, dan kita tindaklanjuti lantaran kita betul-betul mau mendapatkan info nan akurat,” kata dia.