Guru Besar UPI Dorong Efisiensi Energi dan Swasembada Energi Nasional, sebagai Solusi Kenaikan Harga BBM

Guru Besar Ekonomi Mikro, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) UPI, Eeng Ahman.(MI/Naviandri)

DI tengah lonjakan nilai minyak bumi dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah meningkatkan nilai BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green, ini perlu direspons melalui langkah-langkah adaptif sekaligus strategi jangka panjang nan bisa memperkuat ketahanan daya nasional. 

Guru Besar Ekonomi Mikro, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),  Eeng Ahman menilai, efisiensi penggunaan energi, perlindungan terhadap masyarakat melalui BBM bersubsidi, serta percepatan swasembada energi, menjadi solusi utama untuk menghadapi gejolak nilai daya dunia nan semakin dinamis. 

 Menurut Eeng, kenaikan nilai pertamax dan pertamax green tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi global, khususnya meningkatnya nilai minyak bumi akibat bentrok geopolitik di Timur Tengah dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah nan berakibat pada biaya impor energi. Dalam perspektif ekonomi mikro, kedua aspek tersebut secara langsung memengaruhi struktur biaya dan pembentukan nilai BBM di dalam negeri. 

“Dalam teori ekonomi, ketika suatu peralatan menjadi makin langka alias biaya memperolehnya meningkat, maka nilai condong naik. Begitu pula untuk peralatan impor, pelemahan nilai mata duit domestik bakal meningkatkan biaya pengadaan. Karena itu, kombinasi kenaikan nilai minyak bumi dan pelemahan rupiah memberikan tekanan nan kuat terhadap nilai BBM di dalam negeri,” paparnya. 

Eeng menyebut, kenaikan nilai BBM tidak hanya berakibat pada peningkatan biaya produksi, tetapi juga memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Masyarakat condong menyesuaikan pola pengeluaran dan mobilitasnya ketika biaya daya meningkat. Di sisi lain, pelaku usaha, terutama UMKM nan bergerak pada sektor transportasi, kuliner dan jasa pengantaran, menghadapi kenaikan biaya operasional nan berpotensi menekan produktivitas usaha. Dalam konteks tersebut, efisiensi penggunaan daya menjadi langkah nan paling realistis untuk dilakukan dalam jangka pendek. 

"Upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, bumi usaha, dan masyarakat guna mengurangi akibat kenaikan biaya daya terhadap aktivitas ekonomi. Dalam jangka pendek, nan paling realistis adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah,” jelasnya. 

STABILITAS BBM BERSUBSIDI
Selain efisiensi, Eeng juga menilai perlunya menjaga stabilitas BBM bersubsidi sebagai instrumen perlindungan sosial. BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap mempunyai peran krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi golongan rentan, termasuk pelaku UMKM. Di tengah kondisi tersebut, Eeng memahami penyesuaian nilai BBM non-subsidi nan dilakukan Pertamina sebagai langkah nan logis dari perspektif ekonomi. Sebagai perusahaan nan beraksi dalam sistem pasar, Pertamina perlu menjaga keberlanjutan upaya dan menghindari tekanan kerugian akibat perubahan nilai daya global. 

*Namun demikian, sebagai badan upaya milik negara, Pertamina juga perlu memastikan bahwa kebijakan nan diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat," tandasnya.

Lebih jauh,  Eeng menekankan bahwa solusi paling mendasar untuk mengurangi akibat gejolak nilai minyak bumi adalah memperkuat ketahanan daya nasional. Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas produksi daya domestik, memperluas pembangunan kilang minyak dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daya nasional agar ketergantungan terhadap pasar dunia dapat dikurangi secara bertahap. 

“Dalam jangka panjang pemerintah kudu memperkuat ketahanan daya nasional melalui peningkatan kapabilitas produksi daya domestik dan upaya mencapai swasembada energi. Dengan demikian, Indonesia bakal mempunyai fondasi ekonomi nan lebih kuat dalam menghadapi beragam gejolak ekonomi dunia di masa mendatang," paparnya.

HARUS BERIRINGAN
Eeng menambahkan bahwa penguatan ketahanan daya perlu melangkah beriringan dengan penguatan ketahanan pangan dan sektor produktif lainnya. Dengan fondasi ekonomi nan lebih mandiri, Indonesia diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi meskipun menghadapi ketidakpastian global.

Pandangan Eeng menunjukkan, bahwa kenaikan nilai BBM perlu dilihat sebagai tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat efisiensi daya dan membangun kemandirian daya nasional. Dalam jangka pendek, perlindungan terhadap masyarakat melalui BBM bersubsidi dan peningkatan efisiensi penggunaan daya menjadi langkah krusial untuk menjaga daya beli. Sementara dalam jangka panjang, percepatan swasembada daya dan penguatan ketahanan daya nasional menjadi strategi kunci untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak nilai daya global. (E-2)