Gubernur Mirza Beberkan Upaya Pemprov Lampung Jaga Keseimbangan Pangan

Upaya tersebut menjadi salah satu konsentrasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung nan berjalan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Kamis (3/9/2026).

Gubernur Mirza menilai pengelolaan gabah menjadi bagian krusial dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani sebagai produsen dan keterjangkauan nilai pangan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan nilai nan diterima petani tetap memberikan keuntungan, namun pada saat nan sama hasil produksi pertanian Lampung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.

"Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat," ujar Gubernur Mirza seperti dikutip siaran pers Pemprov Lampung, Jumat (4/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengungkapkan adanya indikasi gabah hasil produksi Lampung mengalir ke luar daerah.

Menurut Bimo, pemasok dari luar Lampung datang langsung ke sentra-sentra produksi untuk membeli gabah dari petani, kemudian membawa gabah tersebut keluar wilayah untuk digiling dan diolah menjadi beras sebelum kembali dipasarkan dengan nilai nan lebih tinggi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian lantaran dapat memengaruhi kesiapan bahan baku bagi penggilingan di Lampung dan pada akhirnya berakibat terhadap pasokan beras di daerah.

"Ini menjadi salah satu nan perlu kita antisipasi lantaran gabah kita banyak nan keluar," kata Bimo.

Karena itu, penguatan rantai pasok gabah dari petani hingga penggilingan menjadi salah satu langkah nan bakal diperkuat Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya melalui pengawasan terhadap pergerakan gabah di sejumlah pintu keluar Lampung, terutama jalur pengedaran menuju Pulau Jawa.

Selain pengawasan, pemerintah juga membahas opsi untuk memperkuat keahlian pelaku upaya dan kelembagaan di wilayah dalam menyerap gabah petani. Salah satu opsi nan dibahas adalah pemberian subsidi biaya angkut dalam proses pengiriman gabah dari petani menuju penggilingan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membikin gabah produksi Lampung lebih kompetitif untuk diserap oleh penggilingan lokal.

Pemerintah juga mendorong penguatan peran BUMD dan BUMDes agar dapat membeli gabah secara langsung dari petani pada kondisi tertentu. Dengan demikian, petani mempunyai lebih banyak saluran pemasaran dan gabah tidak semata-mata berjuntai pada pembeli dari luar daerah.

Produksi Gabah Lampung Capai 2,85 Juta Ton
Dari sisi produksi, Lampung tetap mempunyai kapabilitas nan besar untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi Gabah Kering Panen (GKP) hingga September 2026 mencapai sekitar 2,85 juta ton, dengan luas panen sekitar 535 ribu hektare. Dengan tingkat rendemen sekitar 53%-54%, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.

Besarnya produksi tersebut menjadi modal krusial bagi Lampung untuk menjaga ketahanan dan kesiapan pangan daerah. Namun, produksi nan besar perlu diikuti dengan sistem penyerapan dan pengedaran nan baik agar gabah nan dihasilkan petani dapat memberikan faedah maksimal bagi perekonomian Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong penyerapan gabah dan beras dari petani untuk memperkuat persediaan pangan pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Bulog Lampung mencatat posisi stok persediaan beras pemerintah jenis medium per 1 September 2026 mencapai sekitar 232 ribu ton. Stok tersebut menjadi salah satu instrumen nan dapat digunakan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan nilai beras andaikan terjadi tekanan di pasar.

Petani Tetap Harus Mendapat Harga nan Baik
Gubernur Mirza menegaskan bahwa kebijakan pengendalian nilai tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan petani. Menurutnya, pemerintah kudu menjaga agar petani tetap memperoleh nilai nan layak atas hasil produksinya. Karena itu, solusi nan dibangun bukan sekadar menekan nilai gabah, tetapi memperbaiki tata niaga dan rantai pasok dari petani hingga konsumen.

"Di satu sisi nilai komoditas pertanian di tingkat produsen cukup baik, tetapi di sisi lain nilai pangan nan dibayarkan masyarakat tetap tinggi. Ini nan kudu kita seimbangkan," ujarnya.

Dengan memperkuat serapan gabah di dalam daerah, pemerintah berambisi mata rantai pengedaran dapat menjadi lebih efisien. Gabah petani dapat terserap dengan nilai nan baik, penggilingan lokal mendapatkan bahan baku, dan beras nan dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung.

Perkuat Produksi dan Kelembagaan Petani
Selain persoalan tata niaga, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk menjaga produksi gabah Lampung. Penguatan sektor produksi bakal dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, penggunaan bibit nan lebih tahan terhadap kondisi cuaca, serta penguatan penyaluran pupuk kepada petani.

Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian krusial dalam menjaga rantai pasok gabah. Petani didorong untuk berasosiasi dalam golongan tani, gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi lainnya sehingga proses produksi hingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih terorganisasi. Dengan kelembagaan nan lebih kuat, posisi tawar petani diharapkan meningkat dan akses terhadap pembeli maupun penggilingan dapat menjadi lebih terbuka.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan pentingnya sistem peringatan awal untuk mengantisipasi tekanan nilai pangan. BPS berbareng Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bakal mendorong pemanfaatan proyeksi perkembangan nilai pada minggu ketiga setiap bulan. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah melakukan intervensi lebih awal andaikan terdapat komoditas alias wilayah nan diproyeksikan mengalami tekanan harga.

Dalam konteks komoditas beras, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah dalam membaca perkembangan pasokan gabah, produksi beras, serta pergerakan nilai di tingkat petani hingga konsumen.