Grobogan dan Melawi Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat Permanen

Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, telah menyiapkan lahan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Komitmen tersebut disampaikan saat perwakilan kedua pemerintah wilayah menemui Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/10).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Grobogan, Indri Agus Velawati menyampaikan pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 6,9 hektare nan berlokasi di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi untuk pembangunan gedung tersebut.

Sertifikat lahan tersebut telah terbit dan diserahkan ke Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Kementerian Sosial (Kemensos).

"Suratnya sudah terbit. Sudah (diserahkan ke Sekber)," kata Indri dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Dalam kesempatan nan sama, Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa juga telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Desa Semadin Lengkong, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Dadi juga menegaskan bakal memenuhi persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk bertanggung jawab atas pematangan lahan.

"Untuk pematangan lahan menjadi tanggung jawab Pemda. Nanti kita ratakan pakai perangkat kita," ujarnya.

Sementara itu, Wamensos Agus Jabo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

Agus Jabo mengatakan Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan pentingnya menjalankan petunjuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan petunjuk Pasal 34, terutama mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

"Salah satu prioritasnya adalah pengentasan kemiskinan," tegasnya.

Agus Jabo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Program pendidikan ini menyasar anak-anak dari family kurang bisa nan masuk dalam golongan desil 1 dan 2 berasas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Di atas Desil 1, Desil 2 tidak boleh. Karena ini tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan," ujarnya.

Agus Jabo menyebut kerjasama antara pemerintah wilayah dan pusat sebagai langkah krusial untuk memastikan keberhasilan Sekolah Rakyat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menghadirkan akses pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka kesempatan nan lebih luas, dan mendorong kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

"Tidak bisa kemudian pemerintah wilayah bekerja sendiri, tidak bisa. Pemerintah pusat (bekerja sendiri) tidak bisa, kudu kolaborasi," pungkasnya.

(akd/ega)