Golkar Soroti Aksi Kriminal Berdampak pada Aktivitas Ekonomi Rakyat

Jakarta - Sekjen Golkar Sarmuji mengaku prihatin dengan maraknya tindakan pidana jalanan dan pemalak nan terjadi di beragam wilayah belakangan ini. Sarmuji menilai tindakan pidana juga bisa menghalang aktivitas ekonomi selain keamanan warga.

"Negara tidak boleh kalah oleh pelaku pidana jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah alias berjalan lantaran ancaman begal, maka nan terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga," ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Ia berambisi kepolisian bisa meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan, terutama di jalur sepi. Lalu juga di area permukiman pinggiran kota, akses industri, serta jalan penghubung antardaerah nan kerap menjadi letak tindakan begal.

"Pencegahan kudu diperkuat. Kehadiran abdi negara di lapangan sangat krusial agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban," tegasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu juga menyoroti akibat kejahatan jalanan terhadap pelaku upaya mini dan masyarakat nan menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari. Maraknya pemalak dan tindakan premanisme, menurutnya, membikin banyak pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM merasa terancam saat bekerja.

"Premanisme dan pemalak bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul upaya mini masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu," katanya.

Ia menilai negara kudu datang memberikan rasa kondusif bagi masyarakat mini nan mencari nafkah setiap hari di ruang-ruang publik. Karena itu, Sarmuji meminta kepolisian bisa menindak sigap dan tidak memberikan ruang golongan pidana sedikitpun.

"Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara kudu memastikan masyarakat mini bisa bekerja dan mencari nafkah dengan kondusif tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal," ujarnya.

"Polri kudu menindak tegas premanisme dan pemalak nan mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa norma kalah oleh kelompok-kelompok pidana nan membikin penduduk takut beraktivitas dan mencari nafkah," tambahnya.

Lebih lanjut, Sarmuji juga menilai tindakan premanisme nan berkedok pungutan liar, intimidasi, maupun penguasaan wilayah tertentu kudu menjadi perhatian serius. Dia menyebut perlu ada pertimbangan menyeluruh mengenai pengamanan.

"Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa kondusif masyarakat bakal terus menurun dan pelaku upaya mini menjadi pihak nan paling terdampak. Negara kudu datang melindungi masyarakat dari segala corak intimidasi dan kekerasan," katanya.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional, tetapi juga perlu support teknologi pengawasan, penerangan jalan, serta koordinasi aktif.

"Banyak kasus pemalak terjadi di letak minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah wilayah perlu lebih serius memperbaiki akomodasi keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan," katanya.

"Penegakan norma kudu memberikan pengaruh jera. Pelaku pidana jalanan nan meresahkan masyarakat kudu ditindak tegas sesuai norma nan berlaku," sambungnya. (azh/azh)