Golkar soal AHY Singgung Kekuasaan: Sinyal Kuat Jadi Contender di Pilpres

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, gestur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan sinyal kuat bahwa AHY siap menjadi salah satu contender (pesaing) dalam Pilpres 2029.

Hal itu disampaikan Doli saat merespons pidato politik AHY nan mengatakan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

Doli menilai, secara substansi, pernyataan AHY mengenai kerakyatan dan tanggung jawab pemerintah merupakan perihal nan tepat. Namun, dia memandang ada pesan politik lain dari langkah AHY menyampaikan pidatonya.

“Secara substansi, apa nan disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan kerakyatan nan kudu terus dijaga, tanggung jawab seluruh lembaga negara, tugas utama pemerintah, dan kewenangan serta tanggungjawab penduduk negara,” ungkap Doli kepada wartawan, Senin (7/9).

“Namun, dilihat dari langkah penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” lanjutnya.

Menurut Doli, situasi tersebut menunjukkan kontestasi Pilpres 2029 mulai semakin terbuka. Dia apalagi menilai sejumlah kekuatan politik mulai melakukan persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden mendatang.

“Fenomena seperti itu, semakin menguatkan bahwa rupanya “magnet” Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” katanya.

Doli kemudian membandingkan sikap AHY dengan Ketua Umum Projo Budi Arie. Menurut Doli, kondisi tersebut menjadi menarik lantaran kedua poros politik nan disebutnya itu saat ini sama-sama berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, nan mewakili satu “poros politik” (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi “poros politik” (Cikeas) ikut memberikan signal nan kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada “satu kapal” di dalam pemerintahan,” ujar Doli.

“Memang menjadi agak unik, jika dalam waktu dekat, salah satu “poros politik” krusial lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap berkompetisi pada Pilpres 2029,” sambungnya.

Meski memandang sinyal politik menuju Pilpres 2029 mulai menguat, Doli mengatakan Golkar tetap menghormati sikap dan keputusan setiap partai politik.

“Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa nan menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik,” tuturnya.

Doli menegaskan, Golkar saat ini tetap memilih konsentrasi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Golkar bakal membantu pemerintah menjalankan program-programnya hingga 2029.

“Kami saat ini, hingga 2029, tetap konsentrasi untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah nan dihadapi,” ujar Doli.

Di sisi lain, Doli menilai posisi AHY sebagai bagian dari pemerintahan semestinya turut membuatnya bertanggung jawab terhadap beragam persoalan nan dihadapi masyarakat saat ini.

“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan nan luar biasa. Situasi nan dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah nan semestinya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun nan dihadapi. Kesulitan nan dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga Partai Politik, adalah satu kesatuan nan tidak bisa dipisahkan,” imbuh Doli.

Sebelumnya, AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu,” kata AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).

AHY kemudian menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan terdapat pelajaran nan dapat diambil dari masa pemerintahan SBY, termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan secara tenteram dan demokratis setelah dua periode.

AHY menilai pengalaman tersebut menjadi bagian krusial dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kekuasaan kudu berjalan dengan menghormati kehendak rakyat.