Golkar Desak BGN Evaluasi Usai Dadan cs Ditahan: MBG Tak Boleh Asal-asalan

Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji menyoroti kasus dugaan korupsi nan menjerat mantan para ketua Badan Gizi Nasional (BGN). Sarmuji meminta ketua baru BGN untuk melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program MBG adalah program nan baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru lantaran itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya melangkah asal-asalan," ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Sekjen Golkar ini mengatakan praktik jual beli beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencederai semangat program MBG. Dia pun mendesak BGN untuk memberi agunan tegas jika penunjukan dan pengelolaan titik SPPG dilakukan transparan hingga akuntabel.

"BGN kudu bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, nan dirugikan bukan hanya finansial negara, tapi juga anak-anak nan semestinya mendapat faedah langsung dari program ini," tegasnya.

Sarmuji juga menyoroti beragam laporan dan konten di media sosial nan memperlihatkan makanan MBG tidak layak. Di antaranya, mulai dari porsi nan kurang, kualitas gizi nan diragukan, hingga penyajian nan tidak memenuhi standar. Menurutnya, respons perbaikan dari BGN melangkah terlalu lamban.

"Hak siswa atas makanan bergizi nan layak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kita sudah memandang banyak sekali konten nan beredar di media sosial, menampilkan makanan nan jauh dari kata layak. Ini bukan rumor kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," kata Sarmuji.

Lebih lanjut, Sarmuji mendorong BGN melalukan pertimbangan menyeluruh. Evaluasi itu, menurutnya, perlu menyasar sistem penyaluran, sistem pengawasan, hingga seluruh rantai penyelenggaraan program.

"Perlu pertimbangan menyeluruh agar kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah nan dianggarkan betul-betul sampai ke piring anak-anak kita, bukan terserap di tengah jalan. Evaluasi kudu dilakukan-terhadap langkah penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya," katanya.

"Tujuannya satu, agar program ini betul-betul tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan faedah sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai angan Presiden Prabowo," imbuh dia.

Kejagung telah menetapkan tiga eks pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar yayasan-yayasan milik mereka tetap lolos meskipun tak layak.

Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari hubungan ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan duit miliaran rupiah setiap hari.

Selain modus afiliasi, Kejagung mengungkap Dadan cs melakukan markup pada anggaran mengenai program MBG. Penggelembungan anggaran itu apalagi dilakukan pada peralatan dan jasa nan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pengadaan nan di-markup adalah motor listrik berjumlah 21.801 unit. Selain motor listrik, penggelembungan nilai juga dilakukan di pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN. Nilai anggarannya mencapai Rp 1 triliun.

(amw/whn)