GMNI Tekankan Pentingnya Jaga Persatuan Nasional di Tengah Gejolak Ekonomi Politik Global

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah kompleksitas situasi ekonomi dan politik domestik serta global.

Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menilai dinamika internal, seperti tata kelola program strategis nasional, serta tekanan eksternal berupa bentrok geopolitik Timur Tengah dan penguatan dolar AS, memerlukan respons kebijakan nan tegas dan berpihak pada rakyat sesuai petunjuk Pasal 33 UUD 1945.

Risyad mengatakan pihaknya merumuskan tiga klaster solusi nyata nan dapat diambil oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan. Pertama, mengurangi pengeluaran negara alias refocusing anggaran. Ia mengatakan GMNI mendorong pemerintah melakukan pertimbangan sigap dan tepat terhadap program-program besar nan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). GMNI meminta Badan Gizi Nasional melakukan pemetaan nan matang dan memprioritaskan penyaluran ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, mendorong dilakukannya rebudgeting secara rinci serta pengawasan ketat dari abdi negara penegak norma guna menutup celah korupsi.

Ketiga, menambah pemasukan negara melalui optimasi sektor maritim dan hilirisasi. Untuk mendongkrak pendapatan, GMNI meminta pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi biru dan sektor maritim. GMNI mengusulkan reformasi penegakan norma laut di bawah satu komando Indonesian Coast Guard serta penggunaan teknologi Smart Maritime Surveillance berbasis kepintaran buatan (AI) untuk menekan kebocoran devisa akibat illegal fishing. Selain itu, kebijakan ekspor satu pintu dan hilirisasi industri kudu terus diperkuat dari intervensi pihak luar.

Lebih lanjut, GMNI menekankan norma kudu menjadi panglima tertinggi nan tidak "tumpul ke atas dan tajam ke bawah". Penegakan norma nan tegas wajib menyasar penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, golongan oligarki, pelanggaran HAM, hingga penyelesaian bentrok agraria di beragam daerah.

Menyikapi perubahan nilai minyak mentah bumi akibat bentrok geopolitik, DPP GMNI mendesak pemerintah untuk tetap mengamankan kesiapan dan menjaga subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Bio Solar di seluruh pelosok negeri.

"Situasi ekonomi dan politik nan dihadapi bangsa saat ini kudu dijawab dengan kebijakan nan berpihak kepada rakyat, memperkuat penerapan Pasal 33 UUD 1945, serta menjaga persatuan nasional sebagai fondasi utama pembangunan bangsa," kata Risyad.

Di sisi lain, GMNI memberikan apresiasi terhadap ketegasan pemerintah nan menolak tawaran utang dari IMF beserta rekomendasi kenaikan pajak penghasilan, serta upaya mengejar kemandirian daya melalui program B50.

GMNI juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas komunikasi publik pemerintah agar prinsip dari sebuah kebijakan tidak salah dipersepsikan oleh masyarakat.

Mengambil refleksi sejarah dari era Bung Karno hingga Reformasi, GMNI mengingatkan bahwa perubahan politik dan ekonomi tidak boleh dilakukan secara serampangan lantaran berisiko mengganggu stabilitas nasional serta rantai pasok pangan masyarakat. GMNI membujuk seluruh komponen bangsa tetap tenang dan menggunakan jalur konstitusional serta ruang perbincangan nan bertanggung jawab dalam menyampaikan kritik.

"Mari kita tetap menjaga persatuan nasional, mengawal cita-cita luhur Pasal 33 UUD 1945, serta memastikan negara betul-betul datang dan berpihak kepada rakyat. Kritik dan aspirasi kudu menjadi daya untuk memperbaiki bangsa, bukan memecah belah persatuan," pungkas Risyad.(H-2)