Gerindra Dorong Film Nasional Tak Boleh Kalah di Negeri Sendiri

Jakarta -

Legislator Partai Gerindra Rahayu Saraswati menegaskan pentingnya peran negara dalam memperkuat posisi movie nasional agar bisa bersaing di pasar domestik. Ia menilai tanpa intervensi kebijakan nan tepat, movie Indonesia berpotensi terus kalah bersaing dengan movie impor di negeri sendiri.

Rahayu nan juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Tunas Indonesia Raya (Tidar) ini mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami sistem pengedaran dan penayangan movie nasional di jaringan bioskop Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya ekosistem industri nan setara dan berimbang sebagai support pada industri perfilman.

"Panja (panitia kerja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional meminta penjelasan dari asosiasi dan pengelola layar lebar mengenai sistem penayangan movie di bioskop. Kami mau mengetahui apakah ada kebijakan nan perlu diperbaiki untuk mendukung keberpihakan negara terhadap movie nasional," ujar Rahayu, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Rahayu menekankan Indonesia menganut sistem ekonomi hybrid, sehingga negara mempunyai peran krusial dalam mengisi celah nan tidak bisa dijangkau sistem pasar, termasuk dalam industri perfilman.

Dalam konteks ini, kehadiran negara dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan movie nasional dan perihal ini sejalan dengan kemauan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat industri dalam negeri termasuk dalam sektor film.

Salah satu sorotan utama adalah keterbatasan jumlah layar bioskop. Rahayu menyebut, produksi movie Indonesia terus meningkat signifikan, namun tidak diimbangi dengan jumlah layar nan tersedia.

"Permasalahan utama nan kita hadapi adalah keterbatasan layar. Produksi movie nasional terus meningkat, namun jumlah layar nan tersedia belum bisa mengakomodasi semuanya," jelas kader muda dari partai nan diketuai oleh Prabowo tersebut.

Berdasarkan info industri, lebih dari 200 movie nasional dirilis sepanjang 2023. Namun, jumlah layar bioskop di Indonesia tetap berkisar antara 2.000 hingga 2.500 layar, nan kebanyakan dikuasai jaringan besar seperti Cinema XXI, CGV Cinemas, dan Cinépolis.

Kondisi ini memicu persaingan ketat antara movie nasional dan movie impor nan umumnya mempunyai kekuatan pengedaran dan promosi lebih besar.

Rahayu juga menyoroti adanya perjanjian upaya antara jaringan bioskop dan pemasok asing nan turut mempengaruhi komposisi movie nan ditayangkan.

Di sisi lain, dia mengapresiasi mulai berkembangnya bioskop di wilayah nan mengangkat movie lokal. Menurut Rahayu, perihal tersebut menjadi kesempatan strategis dalam memperluas akses masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya wilayah melalui perfilman.

"Ke depan, kita perlu mendorong lahirnya lebih banyak bioskop dengan skala beragam, termasuk nan konsentrasi pada movie lokal. Ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi industri," ujar Rahayu.

Selain itu, Rahayu juga meminta transparansi dari pihak pengelola bioskop mengenai sistem kurasi dan pengedaran layar. Rahayu menilai perbedaan jumlah layar untuk tiap movie perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketimpangan.

"Kami mau mendapatkan gambaran mengenai persentase movie nasional nan tayang serta gimana sistem kurasi dilakukan. Misalnya, kenapa satu movie mendapat 20 layar, sementara nan lain bisa mencapai 50 layar. Ini krusial agar kami memahami dinamika di lapangan," tegas Rahayu.

Lebih lanjut, Rahayu menambahkan aspek pemasaran movie juga menjadi perhatian Panja, meskipun tidak seluruhnya kudu diatur dalam undang-undang.

Penguatan izin turunan dinilai dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem pengedaran movie nan lebih adil.

(akd/ega)