Genjot Pertumbuhan Ekonomi 7,5% di 2027, RI Butuh Rp 8.600 T

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan biaya pembiayaan nan besar. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan kebutuhan pembiayaan Indonesia pada tahun 2027 mencapai Rp 8.600 triliun.

Angka tersebut berasal dari kalkulasi Kementerian PPN/Bappenas demi mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi di level 5,9%-7,5% tahun depan.

"Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh nomor nan cukup besar untuk pembiayaan, untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar Rp 8.600-an triliun jika kami tidak keliru," ujarnya dalam aktivitas Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED), di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Wanita nan berkawan disapa Kiki itu mendorong adanya pembiayaan dari obligasi wilayah sebagai sumber biaya dan modal bagi pembangunan di wilayah.

"Misalnya pengembangan obligasi wilayah ini juga salah satu nan menjadi potensi untuk pembiayaan pembangunan di daerah," ujar Kiki.

Kemudian adanya pembiayaan dari sektor ekonomi hijau. Dia mengatakan potensi ekonomi hijau sangat besar terutama bagi wilayah nan mempunyai area rimba maupun program-program berbasis lingkungan.

"Ini juga sangat mengenai dengan Bapak Ibu di wilayah nan punya hutan, punya program-program hijau dan lain-lain ini juga semua ada nilai ekonomi nan bisa kita sorong bersama," beber Kiki.

Lebih lanjut, Kiki juga mengatakan ada kesempatan nan cukup besar dalam pengembangan finansial digital nan kondusif dan beritegritas.

"Kemudian pengembangan sektor jasa finansial syariah ini juga kita sorong ini juga tentu daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan lain-lain ini juga tentu punya potensi nan sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah," pungkas Kiki.

(hrp/hal)