Gelar Rakor, ATR/BPN-KPK dan Pemda Sulsel Perkuat Layanan Pertanahan

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berbareng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

Pada kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid telah menetapkan transformasi jasa pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian.

"Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas jasa pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian kewenangan atas tanah bagi masyarakat," ujar Andi Tenri, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Andi Tenri menuturkan perihal tersebut dalam Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi jasa pertanahan. Kolaborasi ini apalagi telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu.

"Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi jasa pertanahan dan tata ruang agar berjalan secara transparan dan akuntabel," lanjut Andi Tenri.

Dalam implementasinya, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu wilayah percontohan (pilot project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah wilayah (Pemda).

"Kita mencari pola untuk Indonesia dari Sulawesi Selatan. Jadi saya berambisi aktivitas ini semuanya bisa kita lakukan dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan niat kita," kata Andi Tenri.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada sembilan program optimasi kerja sama nan diinisiasi berbareng Pemda.

Program tersebut antara lain mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi jasa pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) nan terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.

Fokus berikutnya ditekankan mengenai integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Kesembilan program tersebut ditujukan untuk mencapai tiga sasaran utama, ialah meningkatkan pendapatan original daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan finansial dan aset pemerintah daerah, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui akses dan kualitas jasa nan lebih baik.

Seluruh proses ini juga berada dalam pengawalan KPK guna memastikan tata kelola nan bersih dan transparan.

Andi Tenri menegaskan bahwa keberhasilan program sangat berjuntai pada komitmen dan kerjasama seluruh pihak. Sebagai tindak lanjut, pada Rakor kali ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Transformasi Layanan Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Layanan Bidang Pertanahan.

"Program ini bakal sukses jika kita tegas dalam komitmen dan kolaborasi, bukan hanya sekadar komitmen dan janji semata. Kami harapkan penyelenggaraan di lapangannya itu juga kudu bisa kita tuntaskan," tegas Andi Tenri.

Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Gubernur beserta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Selatan.

Dengan hadirnya para kepala wilayah dalam aktivitas ini, menunjukkan adanya komitmen penuh dalam menyukseskan sembilan program optimasi kerja sama antara ketiga lembaga terkait. (prf/ega)