Gedung Putih Minta Anggaran Tambahan Rp1.300 Triliun demi Perang Iran

Donald Trump meminta anggaran tambahan senilai US$87,6 miliar untuk perang dengan Iran. Permintaan ini memicu ketegangan dahsyat dengan para senator AS.(White House)

GEDUNG Putih secara resmi meminta persetujuan Kongres Amerika Serikat untuk mengucurkan biaya tambahan sebesar US$87,6 miliar (sekitar Rp1.330 triliun). Sebagian besar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mengenai perang AS dengan Iran. Langkah ini diambil hanya berselang satu hari setelah Kongres meloloskan resolusi nan mengecam tindakan militer tersebut.

Berdasarkan surat resmi dari Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih kepada Ketua DPR AS Mike Johnson, porsi terbesar dari biaya tersebut, ialah sebesar US$67 miliar, bakal disalurkan ke Departemen Pertahanan. Alokasi ini mencakup US$21 miliar untuk amunisi, US$17,3 miliar untuk biaya operasional, dan US$12,1 miliar untuk program rahasia. Sisa anggaran lainnya digunakan untuk keperluan di luar militer, termasuk US$11 miliar bagi petani AS dan US$1.400 juta guna menangani pandemi Ebola di Afrika Tengah.

"Sebagian besar dari permintaan ini bakal diajukan untuk menangani kebutuhan mendesak mengenai Operasi Epic Fury (OEF)," tulis pernyataan dalam surat tersebut, merujuk pada sandi operasi perang di Iran.

Meskipun Washington dan Tehran saat ini sedang menjalani gencatan senjata, Pentagon menegaskan perlunya membangun kembali stok persenjataan mereka setelah serangkaian serangan militer. Selain itu, sekitar US$300 juta dialokasikan untuk memperketat keamanan di kedutaan dan pos diplomatik AS di Timur Tengah dan Asia Selatan nan sempat diserang di awal perang.

Namun, proposal anggaran ini diprediksi bakal menghadapi jalan buntu di Kongres. Selain lantaran bentrok Iran nan tidak terkenal di mata pemilih menjelang pemilu paruh waktu November mendatang, internal Partai Republik sendiri sekarang terpecah.

Sehari sebelum pengajuan anggaran, Senat nan dikuasai Partai Republik meloloskan resolusi pembatasan kewenangan perang untuk memblokir tindakan militer Trump. Ini menjadi resolusi berhistoris pertama sejak Undang-Undang Wewenang Perang 1973 nan sukses meloloskan perintah kepada presiden untuk menghentikan tindakan militer.

Menanggapi pemungutan bunyi tersebut, Trump mengecamnya sebagai tindakan nan "salah waktu dan tidak berarti", serta menyebut empat senator Republik nan mendukung oposisi sebagai "pecundang". Ketegangan memuncak dalam pertemuan tertutup di Capitol Hill, di mana Trump dilaporkan terlibat adu mulut dengan Senator Republik asal Louisiana, Bill Cassidy.

"Saya berdiri dan berkata, 'Anda belum memberi tahu rakyat Amerika tentang apa nan sebenarnya terjadi,'" kenang Cassidy kepada para jurnalis. "Perang ini semestinya berjalan empat minggu, tetapi sudah berjalan empat bulan. Tujuan awal kita belum tercapai."

Kemarahan Trump juga diluapkan saat berjumpa dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada hari nan sama.

"Kami mendapati empat senator Republik dan semua Demokrat... mereka mau kalah perang lantaran mereka bodoh," ketus Trump.

Bulan lalu, Kepala Pejabat Keuangan Pentagon, Jules Hurst, menyatakan kepada panel Kongres bahwa perang ini telah menelan biaya sekitar US$29 miliar. Namun, sejumlah analis pertahanan dan personil parlemen menilai perkiraan tersebut belum mencerminkan skala kerusakan finansial dan ekonomi nan sebenarnya terjadi. (BBC/Z-2)