Gandeng Kejaksaan, PLN Perkuat Aspek Hukum Infrastruktur Digital

Kerja sama di bagian perdata dan tata upaya negara (Datun) untuk memperkuat aspek norma dalam aktivitas usaha. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PLN Icon Plus menandatangani perjanjian kerja sama di bagian perdata dan tata upaya negara (Datun) untuk memperkuat aspek norma dalam aktivitas upaya serta mendukung penyelenggaraan operasional dan pengembangan jasa perusahaan.

Direktur Utama PLN Icon Plus, Chipta Perdana, menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan nan baik. Pendampingan norma dari Kejaksaan dinilai menjadi komponen krusial untuk memastikan setiap langkah upaya melangkah sesuai koridor norma nan berlaku.

“Kami tidak hanya membangun prasarana digital, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya berdiri di atas fondasi norma dan tata kelola nan kuat,” ungkapnya, Minggu (19/4/2026).

Senada dengan perihal tersebut, Senior Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah, Leandra Agung Tri Radi Putra, menegaskan bahwa kerjasama ini bakal memperkuat penyelenggaraan operasional dan pengembangan jasa di wilayah kerja.

“Dukungan pendampingan norma ini memberikan kepercayaan bagi kami dalam menjalankan beragam program pengembangan jaringan dan jasa digital. Selain itu, kerja sama ini juga membantu memastikan seluruh proses upaya melangkah sesuai dengan ketentuan norma nan berlaku,” jelas Leandra.

Kerja sama ini mencakup pendampingan dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan dan penelaahan kontrak, penyelesaian sengketa perdata dan tata upaya negara, penertiban aset, hingga penagihan piutang. Hal ini sejalan dengan peran bagian perdata dan tata upaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nan berlaku.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan buletin ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.