Gaji UMR Tapi Masuk Desil 10? Begini Penjelasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembukaan akses untuk mengecek desil oleh pemerintah untuk masyarakat membikin setiap orang sekarang bisa mengetahui posisi golongan kesejahteraannya.

Di media sosial, masyarakat apalagi sempat mempublikasikan desil mereka nan diperoleh dari info cekbansos.kemensos.go.id. Ada di antaranya nan mengaku hanya berpenghasilan sesuai UMR namun masuk kategori desil 10, layaknya konglomerat alias pejabat.

Meski begitu, desil rupanya bukan diukur berasas penghasilan perorangan. Banyak unsur nan membentuknya, tercakup ke dalam variabel sosial ekonomi, termasuk pengeluaran rutin.

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik Turro Wongkaren mengatakan, dalam bumi statistik, info pengeluaran digunakan ketika pengumpul info tidak mempunyai keahlian untuk memperoleh info pendapatan masyarakat per individu.

"Karena kita enggak punya info pendapatan biasanya kita pakai info pengeluaran. Jadi sesederhana itu," kata Turro saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/9/2026).

Menurut Turro, sulitnya akses info pendapatan di Indonesia lantaran tidak semua orang mempunyai akun keuangan, ataupun bekerja di sektor formal, nan mempunyai pendapatan tetap dan diperoleh secara jelas dalam suatu periode.

"Masih banyak orang nan tidak mempunyai penghasilan nan umum terus-menerus. Memang Anda mungkin di Jakarta memandang banyak orang nan biasa-biasa saja punya akun, tapi tidak semua punya akun," tutur Turro.

Karenanya, pengukuran desil menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan family berasas karakter nan dapat diamati, mencakup keterangan perseorangan seperti pekerjaan hingga pendidikan, keterangan perumahan nan dapat dilihat dari kondisi rumah, hingga daya listrik dan kepemilikan aset.

Variabel itu lampau diperingkat ke dalam pengelompokkan, nan disebut dengan desil 1-10, mempertimbangkan beragam karakter sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan daya untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

"Jadi proxy means test itu pada dasarnya statistical method lantaran kita enggak mempunyai betul-betul info pendapatan, jadi untuk memprediksi berapa pengeluaran anda, dari pengeluaran dibuat ranking desil," paparnya.

Kendati demikian, Turro menilai, ukuran pendapatan sudah selayaknya diupayakan pemerintah dalam mengukur kondisi sosial masyarakat. Meski belum adanya info nan jelas mengenai itu, dia menganggap info pajak bisa digunakan.

"Kalau itu (pendapatan) saya sepakat, itu digunakan juga sebagai info bersama, jadi ada beragam macam kan, ada misalnya listriknya, kemudian dari pajaknya misalnya," tutur Turro.

"Pajak bukan untuk dipajakin nilainya berapa, justru sebaliknya. Kita mau tahu dia ini kira-kira penghasilannya berapa. Jadi ada beberapa venue untuk mengumpulkan itu," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, desil merupakan salah satu ukuran nan termuat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN sendiri kata Turro merupakan hasil integrasi dataset nan terdiri dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan beragam info administratif serta disinkronkan secara berkala dengan info kependudukan nan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]