Gaji 13 ASN Lombok Tengah 2026 Cair Juni

Pemkab Lombok Tengah siapkan Rp42 miliar untuk penghasilan 13 ASN 2026.(Dok. Pegadaian)

PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan pembayaran penghasilan ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2026 bakal segera dicairkan sesuai ketentuan. Anggaran sebesar Rp42 miliar telah dialokasikan untuk memenuhi kewenangan bagi sekitar 11.420 ASN di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menyatakan bahwa kesiapan anggaran untuk penghasilan ke-13 ini tidak jauh berbeda dengan alokasi Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri sebelumnya. Dana tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Anggaran untuk pembayaran gaji 13 ASN itu telah disiapkan. Total anggarannya tidak jauh beda dengan jumlah pembayaran tunjangan hari raya Idul Fitri Rp42 miliar," ujar Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah, Senin (1/6).

Ia menjelaskan bahwa penghasilan ke-13 merupakan support pemerintah untuk membantu kebutuhan biaya pendidikan family ASN menjelang tahun aliran baru. Oleh lantaran itu, proses pencairan dijadwalkan berjalan pada Juni alias Juli 2026.

Meski anggaran sudah tersedia, Pemkab Lombok Tengah saat ini tetap menunggu izin teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia. "Gaji 13 nan diberikan itu disesuaikan dengan PMK. Kalau patokan itu telah keluar, pembayaran tetap dilakukan," tambahnya.

Senada dengan Sekda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Tengah, Taufikurrahman, mengungkapkan bahwa proses manajemen pencairan bakal dimulai segera setelah pembayaran penghasilan rutin bulan Juni tuntas dilakukan.

"Pembayaran penghasilan 13 itu bulan ini, setelah penghasilan untuk Juni selesai," tegas Taufikurrahman.

Berdasarkan info sementara, terdapat 11.420 ASN di Lombok Tengah nan terdiri dari PNS dan PPPK nan bakal menerima faedah ini. Kebijakan penghasilan ke-13 diharapkan tidak hanya menjadi corak penghargaan atas pengabdian aparatur negara, tetapi juga bisa menstimulus daya beli masyarakat di tingkat daerah. (Z-10)