Fusi Partai sebagai Alarm Otoritarianisme: Pelajaran 1973 dan Political Block

Wacana akuisisi Partai NasDem oleh Partai Gerindra—yang dalam istilah politik disebut fusi alias peleburan beberapa parpol menjadi satu—merupakan rumor politik teranyar nan disorot publik. Sebagai pegiat, aktivis, sekaligus seorang peneliti, rasa-rasanya tidak elok, jika saya tidak mempersoalkan perihal ini.

Mengamini wacana fusi partai politik nan kembali muncul ini seolah menjadi jawaban atas kebuntuan politik hari ini. Hal ini merupakan sikap ahistoris nan berbahaya, di mana kerakyatan dapat kehilangan kompetisi, tumbukan ideologi, dan kembali ke kekuasaan absolut nan terpusat.

Fusi partai politik bukan peralatan baru di republik ini. Sejarah Indonesia pernah bayar mahal penelitian fusi ini. Tahun 1973, di era Soeharto, atas nama stabilitas, rezim Orde Baru melakukan penggabungan partai dengan "kawin paksa". Sepuluh parpol dilebur menjadi tiga kekuatan utama:

• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nan merupakan campuran partai-partai berbasis Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

• Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan campuran PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba.

• Golongan Karya (Golkar) nan sebenarnya lebih pas disebut golongan fungsional pendukung pemerintah.

Upaya fusi ini hasilnya rupanya bukan efisiensi demokrasi, melainkan sentralisasi kekuasaan, hilangnya oposisi, matinya diferensiasi ideologi, dan awal era Otoritarianisme bagi Indonesia.

Apa nan terjadi hari ini bentuknya memang berbeda. Tak ada paksaan negara secara langsung, namun melalui periode pemisah parlemen dan syarat pencalonan presiden, sistem politik kita perlahan mengarah kepada penyempitan nan sama.

Dengan terobosan open legal policy ke DPR untuk mengevaluasi periode pemisah parlemen dan Mahkamah Konstitusi nan menghapus periode pemisah pencalonan presiden, maka rumor fusi partai semakin tidak beralasan. Apalagi NasDem, sebagai partai menengah, setidaknya punya jangkar pemilih. Sehingga ketika wacana fusi nan akar rasionalisasinya tidak kuat seperti ini muncul.

Jangan salahkan publik jika muncul tafsir lain bahwa wacana ini bak marginalisasi politik dengan menyasar titik lemah musuh politik untuk dijadikan mitra taktis, nan berujung pada subordinasi politik. Jika diarusutamakan, rumor ini bisa jadi pengaruh bumerang bagi penggagas wacana fusi parpol.

Jika kita tiba pada konklusi bahwa fusi partai bukan solusi melainkan upaya mempercepat kemunduran demokrasi. Maka dalam upaya memperbaikinya diperlukan kejujuran untuk mengakui bahwa problem utama politik kita adalah bukan soal partai politik ekstrim semata, melainkan rapuhnya fondasi hubungan antarpartai. Politik semakin transaksional, koalisi dibangun tanpa landasan kuat ideologis, dan partai kehilangan arah selain sekadar memperkuat dalam kekuasaan.

Gejala ini ditemui setiap pemilu dengan pola nan sama, ialah koalisi dibentuk bukan lantaran kesamaan gagasan; oposisi melemah lantaran tarik-menarik kepentingan, dan publik hanya menjadi penonton dari negosiasi elite. Dalam kondisi seperti ini, menggabungkan partai justru memperbesar masalah. Ia tidak menghilangkan transaksi, tapi hanya memusatkannya pada lingkaran nan lebih sempit.

Political Block, Agar Partai Politik Relevan dengan Rakyat

Di tengah kebuntuan ini, saya pikir kita perlu menggagas politik nan relevan dengan pelibatan rakyat, ialah political block. Blok politik bukanlah format koalisi, dan bukan pula format partai baru. Ia adalah corak rekayasa politik (political engineering) untuk mengorganisir kekuatan sosial agar tidak terus-menerus terjebak dalam politik transaksional.

Dan alih-alih setiap perubahan rezim golongan nan kalah, golongan nan tersingkir, untuk mengaktifkan kartu politik, selalu memikirkan membentuk kendaraan politik, apakah merebut parpol nan ada alias membentuk parpol baru. Seperti contohnya, Anies Baswedan, nan menjadikan partai Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik menuju pilpres.

Maka dalam pendapat politik blok, tawarannya adalah lebih baik bersabar, mengaktifkan blok politik di luar partai politik sebagai aktivitas kesadaran dan aktivitas pembelaan masa, nan sudah pasti jika terbentuk lebih punya daya dobrak dan tentu dapat memperkuat lama, daripada merekayasa parpol sebagai kendaraan semata, nan ketika momentumnya hilang, alias simbol individual hancur citranya, maka hancur juga parpol tersebut.

Blok Politik, menggunakan logika nan cukup sederhana, namun radikal, nan dikonsolidasikan bukan partai, melainkan kepentingan. Alih-alih mendorong fusi alias mendirikan partai baru, political block membujuk publik untuk membangun konsolidasi di luar partai, blok buruh, blok petani, blok kelas menengah urban, hingga blok berbasis pendapat seperti sosial-demokratik alias ekonomi kerakyatan.

Blok-blok ini tidak kudu menjadi sebuah partai politik. Justru di situlah kekuatannya. Mereka menjadi pedoman tekanan, pedoman kaderisasi, sekaligus sumber legitimasi politik. Partai, dalam kerangka ini, hanyalah tujuan akhir, kanal nan dipilih berasas kesesuaian agenda, bukan sebaliknya.

Untuk lebih memahami kita dapat belajar dari perkembangan blok politik di dunia, Partido dos Trabalhadores di Brasil contohnya memanfaatkan konsolidasi aktivitas buruh, serikat pekerja, dan golongan progresif. Ia menjadi contoh gimana blok sosial nan terorganisir dapat membentuk kekuatan politik nan solid. Di Indonesia kita juga punya akar di masa lalu, jejak historis Partai Persatuan Pembangunan sebagai kanal blok politik Islam, Golkar sebagai representasi golongan fungsional, dan Partai Nasional Indonesia dalam konfigurasi Nasakom.

Di Eropa, partai seperti Labour Party tumbuh dari aktivitas pekerja nan kuat. Sementara di Amerika Serikat, Partai Demokrat pada dasarnya adalah federasi beragam blok sosial seperti buruh, minoritas, hingga aktivitas progresif. Artinya, kerakyatan nan kuat selalu mempunyai satu perihal nan sama, ialah kuatnya blok sosial nan terorganisir, bukan sekadar partai nan besar.

Menentang pendapat Fusi partai, artinya melawan personalisasi dan memperkuat Institusi partai politik, Fusi partai percaya alias tidak, suka alias tidak suka, hanya bakal mendorong politik semakin personalistik. Di mana identitas partai melebur, nan tersisa hanyalah figur dan elite. Sebaliknya, berbanding 180 derajat, political block bakal memaksa, partai kembali pada agenda nan relevan dengan tema kerakyatan, kaderisasi bakal berbasis aktivitas sosial, dan politik nan lebih disiplin lantaran ditopang pedoman materil nan rill atas kebutuhan publik dan pemilih.

Mengarusutamakan Blok Politik, berfaedah mengembalikan politik pada khittah-nya, dari politik nan dikendalikan elite, menuju politik nan dikontrol oleh konsolidasi kepentingan publik. Karena jika Parpol di pimpin oleh pembelahan aspirasi dan ideologi, Maka Demokrasi betul-betul jadi ruang kompetisi, lantaran penguatan Demokrasi tidak pernah lahir dari penyeragaman. Ia tumbuh dari perbedaan, dari pertarungan gagasan, dan dari keberanian untuk berbeda.

Fusi partai mungkin menjanjikan stabilitas, tapi itu semu. Tanpa oposisi nan kuat dan diferensiasi nan jelas, stabilitas itu hanyalah jalan sunyi menuju stagnasi dan regresi demokrasi. Political block menawarkan jalan tengah, tanpa kudu melebur nan berfaedah mematikan keragaman, dengan blok politik kita bisa membangun kekuatan kolektif. Sehingga jika kerakyatan kita tersandera oleh transaksi, maka political block adalah langkah untuk mengembalikannya ke tangan publik.